AMBON, Siwalimanews – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IA Ambon Arif Muljanto menyebutkan bahwa, Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, menjadi salah satu pelabuhan yang marak terjadi penyelundupan barang-barang berbahaya, seperti air raksa, senjata dan lainnya yang merupakan barang dari bahan berbahaya.

“Kalau sopi tidak terhitung lagi. Tapi yang heran itu, barang-barang berbahaya bisa lolos sampai di kapal seperti, senjata api itu kemarin diamankan, kemudian air raksa. Air raksa itu sangat berbahaya dan akan berdampak buruk kalau itu masuk di kapal,” ungkap Muljanto dalam coffee morning yang berlangsung di Ruang Tunggu Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Kamis (1/2).

Dalam kegiatan yang bertemakan Sinergitas Unsur Maritim Menjamin Keamanan dan Keselamatan serta Kelancaran Pelayanan Transportasi Laut di Wilayah Maluku itu, menjadi kata kunci untuk memastikan, bahwa kehadiran semua menjadi refrentatif negara pada masyarakat.

Dengan itu, diharapkan semua unsur ini dapat memberikan masukan, mengingat salah satu tugas yang diamanatkan bagi KSOP adalah, melakukan koordinasi fungsi-fungsi pemerintahan yang ada di pelabuhan dan wilayah maritim.

“Karena fungsi kami mengkoordinasikan, maka ini kami berbicara untuk mencari solusi dari segala persoalan yang yang terjadi di Pelabuhan Ambon dan sekitarnya,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa saat ini KSOP sedang bergerak dalam zona pengamanan bahan logistik pemilu, yang mana sesuai arahan kementrian untuk terus menyiapkan fasilitas pengangkutan logistik pemilu dan selalu berkoordinasi terkait hal itu.

“Kita harus betul-betul konsentrasi untuk proses pendistribusian ini,” ujarnya.

Selain itu, soal aktivitas kapal pada Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang rata-rata per hari bisa 5-10 kapal dengan jumlah aktivitas penumpang per kapal yang turun dan naik, ditambah aktivitas masyarakat lain, seperti pengantar, maka ada sekitar 3.000 orang yang melakukan aktivitas di pelabuhan ini,” tuturnya.

Pelabuhan Yos Sudarso Ambon juga kata Arif, merupakan pelabuhan dengan predikat pelabuhan internasional. Untuk itu, kapal-kapal asing juga bisa masuk, sehingga persoalan penanganan kemasyarakatan di pelabuhan, betul-betul dijaga. Termasuk pedagang asongan juga diatur.

“Bayangkan kalau semua orang ada di pelabuhan ini, ada di kapal, makin banyak akses terbuka, maka makin banyak resiko. Untuk itu kita disini akan berdiskusi, kita juga butuh masukan dari semua. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan agar diskusi ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Maluku, PT Pelindo, PT Pelni, Kepala BIN, perwakilan TNI AL, Polairud, Kapolsek Kawasan Pelabuhan, Komunitas, DPRD Kota dan tamu undangan lainnya.(S-25)