AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPR RI berjanji akan menyampaikan semua keluhan Polda Maluku ke Kapolri. Janji tersebut disampaikan Ketua Komisi III Kharil Saleh saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Maluku, Jumat (8/10).

Rombongan Komisi III yang dipimpin ketua komisi Pangeran Khairul Saleh serta anggota komisi yang terdiri dari Komjen (Purn ) Adang Daradjatun, H Agung Budi Santoso, Heru Widodo, Santoso, I Wayan Sudirta dan Effie Zakaria Idris ini disambut Kapolda Maluku Irjen Refdi Andri dan Jajarannya di Rung Rapat Utama Polda Maluku.

Kedatangan Komisi III DPR ini guna mendengar langsung kendala yang dihadapi Polda dalam melaksanakan tugas pelayanan serta menjaga Kambtimas di Maluku.

Dalam pertemuan itu, Kapolda mulai memaparkan sejumlah kendala yang dialami Polda Maluku dalam upaya memaksimalkan pelayanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi poin penting Kapolda yakni kurangnya personel.

Di Maluku terdapat sekitar 1.400 lebih pulau, sementara jumlah personel polisi sendiri sangat minim dan dihadapkan dengan banyak persoalan.

“Idealnya jumlah personel Polda Maluku harus 14.000, namun jumlah personel hanya 8.000, jadi kami masih kekurangan 6000 personel,” ucap Kapolda.

Menurut Kapolda, wilayah hukum Polda Maluku terdiri dari 92-93 persenya lautan. Namun kapal yang dimiliki hanya tipe C1,C2 dan C3.

“Personil Polair kami hanya 273 anggota, kapal yang kami miliki  hanya yang tipe C1,C2 dan C3. Idealnya setiap polres harus punya 40 personel Polair, dan untuk 16 Polsek pesisir harus punya kapal,” tandas Kapolda.

Sementara terkait SDM Kapolda mengaku, pada prinsipnya semua orang berharap yang terbaik, naik pangkat, sekolah dan jabatan. Namun pejabat di Polda Maluku adalah jabatan B2, sehingga peluang sekolah berkurang, bahkan di Polda Maluku juga sangat kekurangan perwira.

Sedangkan untuk penerimaan kata Kapolda, pendidikan bintara hanya dilaksanakan selama 5 bulan. Namun untuk seleksinya bisa sampai 4 bulan. Hal ini disebabkan karena semua seleksi dilaksanakan terpusat di Polda.

“Kembali lagi kita lihat bahwa Maluku ini merupakan provinsi kepulauan, sehingga untuk melaksanakan seleksi di Polda ini juga menyulitkan masyarakat yang mau tes masuk Polisi. Apabila bisa, kami minta agar untuk seleksi dilaksanakan di Polres dan hanya beberapa seleksi akhir yang dilaksanakan di Polda,” harapnya.

Menanggapi penjelasan Kapolda, Ketua Komisi III DPR Khairul Saleh berjanji, persoalan Polda Maluku akan disampaikan ketika Komisi melakukan rapat kerja dengan Kapolri, terutama terkait pentingnya kebutuhan untuk Polda Kepulauan, baik jumah kapal maupun personel.

“Buatkan data rillnya untuk jadi bahan rapat kami nanti dengan Kapolri,” pinta Khairul.

Menurut Kharul, butuh perlakuan khusus untuk Polda Kepulauan terkait dengan jangkauan dan dinamika dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

“Intinya di Polda Maluku masih kurang dalam dukungan SDM dan sarparasnya, tolong berikan gambaran atau data rill terkait ini, agar kehadiran kami disini bisa membantu Polda Maluku dalam memberantas kejahatan,” tandasnya. (S-45)