AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat, untuk menyerahkan pengelolaan sejumlah kapal-kapal ferry kepada ASDP.

Desakan ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias kepada Direktorat Perhubungan Darat saat menyampaikan aspirasi, Jumat (9/6) merespon persoalan sejumlah kapal ferry bantuan Kemenhub kepada pemerintah kabupaten/kota di Maluku yang hari ini bermasalah.

Anos mencontohkan, KMP Marsela yang merupakan bantuan dari Kemenhub kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah karam hingga saat ini, akibat dari manajemen pengelolaan yang tidak sehat, sehingga tidak dapat melayani penyeberangan antar pulau di MBD.

Selain itu, Kemenhub juga pernah memberikan juga bagi Pemerintah Kabupaten SBT, tetapi faktanya sampai hari ini kapal bantuan itu karam dan tidak dapat melayani kebutuhan penyeberangan antar pulau di SBT.

Hal ini terjadi juga atas bantun yang diberikan Kemenhub kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang tidak dikelola dengan baik, akibatnya kebutuhan penyeberangan tidak dapat berjalan dengan baik pula.

“Ada beberapa kapal ferry yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat seperti KMP Marsela untuk MBD, KMP Bobot Masiwang untuk SBT, demikian juga untuk Buru Selatan ada yang diberikan tetapi mandek, makanya kalau bisa kapal ini ditarik kembali dan diperbaiki kemudian diserahkan untuk ASDP,” pinta Anos.

Menurutnya, daerah-daerah di Maluku masih membutuhkan bantuan kapal untuk melayani masyarakat yang hari ini sangat kesulitan transportasi antar pulau, seperti di MBD, SBT, Buru Selatan dan termasuk Kepulauan Aru.

“Kami mengusulkan kalau diberikan kepada ASDP yang lebih professional untuk mengelolanya, sehingga harapan masyarakat seperti di SBT dari Bula, Geser, Pulau Panjang, Gorong, Kesui dapat terjawab. Demikian juga Buru Selatan, agar masyarakat disana mulai dari Namrole, Ambalau, Tifu, Leksula bisa terjawab juga,” tandas Anos.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku ini dalam kesempatan itu juga minta adanya penambahan kapal ferry melalui intervensi APBN untuk melayani Kabupaten Tanimbar, sebab masyarakat disana sangat membutuhkan armada penyeberangan.(S-20)