AMBON, Siwalimanew – Komisi III DPRD Provinsi Maluku me­ngakui stok kebutuhan bahan pokok aman. Keyakinan Komisi III itu ketika me­lakukan pengawasan dan peman­tauan di distributor dan sentra-sentra produksi lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Ma­luku, Anos Yeremias mengatakan, tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak melakukan pemantauan terhadap kebu­tuhan bahan pokok masyarakat. Justru kata Anos, dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin akan membuat koordinasi terus berjalan.

“Kami tetap pantau kebutuhan po­kok. Dalam kondisi wabah Covid-19 ini tidak ada alasan bagi Komisi III selalu mela­kukan pemantauan di lapangan,” ung­kapnya kepada Siwalima Sabtu (16/5).

Dikatakan, saat ini semua anggota DPRD Maluku sedang melakukan agen­da reses dan untuk masa sidang kali ini semua anggota dewan juga diarahkan untuk tetap melakukan reses di Kota Ambon.

“Itu berarti lebih mudah bagi Komisi III melakukan pantauan kebutuhan bahan pokok,” ujar Anos.

Diakuinya, pantauan yang dilakukan Komisi III bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja melaikan juga di gerai-gerai modern, karena saat ini masya­rakat juga banyak yang ketika membeli kebutuhan bahan pokok di gerai modern, sehingga tidak terjadi spekulasi harga yang dapat membuat masyarakat panik dan resah.

Menurut Anos, proses pemantauan kebutuhan bahan pokok, Komisi III me­mang tidak secara terang mengatakan kepada media bahwa sementara mela­kukan pemantauan, tetapi yang pasti komisi akan terus berkerja untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara kebutuhan bahan pokok tetap tersedia.

Dikatakan, selama proses peman­tauan terhadap bahan pokok yang dila­kukan oleh Komisi III, sampai dengan saat ini semua kebutuhan bahan pokok stoknya masih tersedia dan bahkan sampai beberapa bulan kedepan dengan harga yang masih sesuai dengan harga eceran.

“Artinya jika kedapatan harga bahan pokok mengalami kenaikan melebihi harga eceran tertinggi, hal itu langsung dikoordinasikan dengan Dinas Perin­dustrian dan Perdagangan untuk segera ditindaklanjuti.

Selain memantau stok dan harga, Komisi III juga melakukan pengecekan terhadap produk kadaluarsa yang dapat membawah masalah baru bagi masya­rakat dan sepanjang pantauan tidak ditemukan produk kadaluarga diper­kuat lagi dengan data dari Disperindag dan para distributor bahan pokok beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait dengan Dispe­rin­dag Maluku mendatangkan 28 ton bawang merah untuk menekan harga se­hingga tidak menjadi masalah bagi masyarakat, Anos  mengatakan hal itu meru­pakan kewenangan pemerintah dae­rah dan komisi tetap mendukung apa­pun langkah untuk menekan harga barang.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, pihaknya juga terus melakukan koordinasi de­ngan pemerintah daerah dalam kaitan dengan ketersediaan bahan pokok, sebab dalam kondisi ditengah pandemi saat ini kerja sama dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan. (Mg-4)