AMBON, Siwalimanews – Anggaran belanja pegawai, terutama menyangkut dengan gaji pegawai di Lingkup Pemkota Ambon membengkak hingga 40 persen lebih dari jumlah APBD Kota Ambon.

“Idealnya itu belanja pegawai 30 persen dari APBD, kalau Kota Ambon ini sudah melebihi dari 40 persen,” beber Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw kepada Siwalimanews, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (29/5).

Laturiuw juga menuturkan, persoalan di jajaran Pemerintah Kota Ambon saat ini bukan saja menyangkut keuangan dan penataan  birokrasi saja, tetapi juga soal jumlah ASN yang cukup besar, karena terus ada penambahan, terutama soal pegawai kontrak dan honorer, dan ini harus menjadi perhatian serius, terutama oleh OPD teknis dalam hal BKD.

Pasalnya, akibat dari membludkanya pegawai, menyebabkan membengkaknya pos anggaran pada belanja pegawai, terutama yang berkaitan dengan gaji.

“Sekarang ini, teman-teman di BKD harus sampaikan hasil analisa mereka, apakah porsi atau alokasi dari jumlah ASN kita dimasing-masing OPD itu sudah sesuai  standar atau terjadi over, dan itu pada bagian atau dinas mana saja, karena belanja gaji ASN itu tergolong cukup besar skali,” ujarnya.

Selain itu kata Laturiuw, ditambah lagi dengan tenaga pendidik di lembaga pendidikan yang berada dikisaran lebih dari 1.900 orang dan itu ditanggulangi oleh dana BOS,  dan komite, serta pihak yayasan.

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan BKD harusnya melakukan kajian, apakah kehadiran tenaga honorer di lembaga pendidikan itu masuk dalam kebutuhan atau tidak, kemudian soal spesifikasi tugas mereka itu apa, dan itu harus jelas.

“Artinya kalau memeng itu sesuai spesifikasi yang harus njadi tanggungjawab bersama, ya dijalankan. Jadi dibutuhkan kajian dan analisa juga dari BKD supaya jelas. Kita juga tidak mungkin dengar jumlah banyak, lalu minta dikurangi, tidak begitu juga caranya. Jadi ini harus dibicarakan bersama, misalnya satu dinas idealnya harus ada berapa pegawai sesuai kebutuhan, jangan butuh 10, yang ada justru 40 orang. Jadi kita juga masih menunggu hasil analisa BKD dan mestinya soal data itu, setiap triwulan itu disampaikan ke walikota, supaya diketahui jelas jumlah komposisi itu seperti apa,” tandasnya. (S-25)