ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Seram Bagian Timur, Alimudin Kolatlena, mendesak Pertamina untuk mengawasi ketat penyaluran bahan bakar minyak di kabupaten tersebut, guna mencegah terjadinya penimbunan.

Persoalan BBM di SBT, kata Alimudin, bukan baru terjadi ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM sekarang, melainkan telah menjadi persoalan klasik sejak beberapa tahun belakangan ini.

Hal itu membuat, masyarakat SBT selama ini sangat sulit mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau, sebab sebelum dinaikkan pemerintah pusat, harga BBM telah menembus angka Rp20 ribu/ liter, apalagi pasca kenaikan harganya justru melonjak.

Kenaikan harga BBM akui Alimudin, telah menambahkan kesengsaraan bagi masyarakat ditengah kondisi ekonomi di daerah yang sangat lesu, tetapi persoalan pokoknya terletak pada distribusi BBM yang tidak berjalan dengan baik.

“Bayangkan saja sebelum dinaikkan harga sudah cukup tinggi, apalagi saat ini belum lagi distribusi BBM yang tidak berjalan dengan baik,” ujar Alimudin.

Menurutnya, Pertamina dengan kewenangannya harus dapat mengawasi ketat penyaluran BBM di SBT sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, sebab ditakutkan terjadi mafia minyak yang ikut bermain untuk melakukan penimbunan.

“Kalau mafia minyak ada, maka pasti BBM ini akan dimanfaatkan pada waktu tertentu, yang pada akhirnya menguntungkan mereka dan menyengsarakan masyarakat di SBT,” tegasnya.

Alimudin juga meminta Pemerintah Kabupaten SBT, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat ikut mengawasi ketat, sehingga subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dinikmat oleh masyarakat kecil. (S-20)