AMBON, Siwalimanews – Ketua Tim Penggerak PKK/Ketua Pembina Posyandu dari sembilan Kabupaten dan Kota resmi dilantik.

Pelantikan Ketua Tim Peng­gerak PKK/ Ketua pembina Pos­yandu Kabupaten dan Kota se Maluku periode 2025-2030 ini dilakukan Ketua tim PKK-Ketua pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa.

Pelantikan yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur, Selasa (11/3) ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gu­bernur Abdullah Vanath dan se­jumlah kepala daerah se-Maluku.

Kesembilan ketua tim pengge­rak PKK tersebut dilantik berda­sarkan Surat keputusan Ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku Nomor 01/KEP/PKK.III/2025 Ten­tang Pemberhentian dan pengang­katan tim penggerak PPK 7 kabupaten dan 2 kota tanggal 10 Maret 2025.

Kesembilan ketua tim pengge­rak PKK-Ketua Pembina Posyandu yang dilantik masing-masing Kabupaten MBD, Kabupaten SBT, Kabupaten SBB, Kabupaten Ma­luku Tengah, Kabupaten Kepulau­an Aru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Ambon dan Kota Tual.

Sedangkan untuk Ketua Tim PKK dan Ketua Pembina Posyan­du Kabupaten Buru dan Maluku Te­nggara belum dilakukan pelanti­kan.

Maya dalam sambutanya menga­takan, momen pelantikan bukan se­kedar seremonial melainkan to­nggak baru perjalanan panjang pengabdian kita untuk mem­ber­dayakan keluarga dan masyarakat.

Tugas yang baru diemban kata Lewerissa bukan hanya terbatas jabatan tapi panggilan untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin dengan semangat menjadi lebih tinggi dari ibu-ibu sekalian gerakan PKK dan pem­binaan Posyandu akan maju dan berdampak luas,” ujar Lewerissa.

Menurutnya, PKK merupakan sebuah organisasi yang menghim­pun masyarakat setiap tingkatan pemerintah mulai dari pusat, daerah hingga negeri dan kelura­han yang bertugas untuk mende­katkan program pemerintah dae­rah dengan masyarakat melalui 10 program pokok PKK.

Gerakan PKK lanjut Lewerissa, tumbuh dengan tujuan member­dayakan keluarga untuk mening­katkan kesejahteraan keluarga dan derajat kesehatan masya­rakat.

Sementara pembinaan Posyan­du merupakan media pemerintah Desa Negeri, kelurahan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa negeri dan kelurahan.

Posyandu tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan saja, tapi juga harus bergerak untuk melayani masyarakat pada 6 bidang standar pelayanan minimal yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan Umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

“PKK dan Posyandu adalah pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat melalui 10 program pokok PKK Sehingga kedua lembaga ini saling melengkapi terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat mandiri sejahtera,” tegas Maya.

Karenanya Maya meminta pengurus PKK dan Posyandu di Kabupaten dan Kota untuk melakukan pemetaan terhadap  prioritas program yakni mengidentifikasi kebutuhan spesifik antara lain yang terkait dengan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian makanan bergizi, perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan pelayanan posyandu.

Selain itu, peningkatan kader PKK dan kader posyandu melalui pelatihan terkait peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar terkait 6 SPM.

“Inovasi dan digitalisasi pelaksanaan program-program dengan memanfaatkan teknologi untuk efektivitas program seperti edukasi PKK secara dari kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan secara inovatif efektif,” jelasnya. (S-20)