AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghimbau setiap kepala daerah di provinsi ini untuk berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakatnya ke pemerintah pusat.

Pasalnya, selama ini sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak menunjukan keberpihakan kepada rakyat Maluku. Padahal Maluku merupakan salah satu provinsi yang menjadi founder berdirinya NKRI.

Himbauan tersebut disampaikan gubernur dalam rapat koordinasi bersama bupati/walikota se-Maluku tahun 2019 yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur, Selasa (10/9).

Menurutnya, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, pemda diharapkan dapat melakukan kajian terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat di daerah.

“Kita harus berani suarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada pemerintah pusat melalui pertimbangan-pertimbangan secara rasional, terukur dan terstruktur, berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah di daerah masing masing,” ajak gubernur.

Menurutnya, saat ini Pemprov Maluku telah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024. Dokumen tersebut harus menjadi acuan kerja pemda untuk 5 tahun kedepan.

“Saya harapkan setiap kabupaten/kota dapat menyelaraskan RPJMD tersebut, dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga apa yang direncanakan dan dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat  secara berkelanjutan,” harapnya. (S-45)