AMBON, Siwalimanews – Pemerintah memutuskan untuk melakukan program vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia secara gratis, yang dimulai pada perte­ngahan Januari 2021.Adapun fokus utama pelaksanaan vaksinasi adalah di Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berba­tasan dengan Ibu Kota.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan proses vaksinasi Covid-19 akan mulai dilakukan pada Rabu (13/1) nanti.

Budi mengatakan, penyuntikan vaksin perdana akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pusat.

Hal itu dikatakan Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan, di Jakarta, oleh Bapak Presiden,” kata Budi, seperti dikutip dari keterang­an pers Puspen Kemendagri, Selasa.

Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak.

Kepala Daerah Pantau

Adapun penyuntikan vaksin pertama di daerah, diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Budi berharap, kepala daerah ikut memantau proses vaksinasi secara langsung untuk meningkatkan keper­cayaan masyarakat.

“Kemudian pada saat penyun­tikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak, Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” kata Menkes Budi.

Menurut Budi, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, diawali terhadap tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi pro­fesi tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah, serta tokoh agama.

“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjut­kan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh ke­sehatan atau figur dokter yang ber­pengaruh, misalnya, untuk diikut­sertakan,” papar Budi.

Kemudian, Budi juga meminta kepala daerah untuk memastikan fasi­litas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS agar dapat mem­berikan pelayanan penyuntikan vaksin.

“Pastikan semua layanan kese­hat­an sudah terdaftar di BPJS, ap­likasi P-care itu ya, karena kalau tidak terdaftar, maka faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksi­nasi Covid-19,” tutur Menkes.

Arahan Mendagri

Menteri Dalam Negeri Muha­mmad Tito Karnavian meminta ke­pala daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan dan mensosialisa­sikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 pro­vinsi, secara bertahap, mulai pekan depan.

Tito berharap kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mengatur proses vaksinasi agar tidak terjadi keributan.

“Karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain. Jadi harus ada sosialisasi, ada tahapan dan so­sia­lisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kerusuhan,” kata Mendagri.

Tito juga meminta, kepala daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap tiga kelompok masyarakat.

“Kenapa tenaga kesehatan dulu­an? Kenapa pejabat duluan? Ini ba­gian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan ha­nya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak percaya,” ujar Tito.

Tito menyebut, penyuntikan vak­sin pertama di tingkat daerah ren­cananya akan dilaksanakan pada 14 dan 15 Januari mendatang.

“Ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun,” kata Tito.

“Kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, for­kopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan,” kata dia.

Selain data, Mendagri juga me­min­ta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini.

“Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditar­get, kemudian kordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP,” ucap Tito.

Aktifkan Posko Terpadu

Sementara itu, Ketua Satuan Tu­gas Penanganan Covid-19 Doni Mo­nardo mengatakan, telah terjadi pe­nurunan disiplin di tingkat masya­rakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah mengaktifkan kembali posko terpadu dalam rangka perubahan perilaku. Hal itu, perlu dilakukan agar masyarkat tak lantas mengabaikan protokol kesehatan meskipun sudah tersedia vaksin.

“Penurunan disiplin ini terjadi semakin lama, semakin bertambah tingkat berkurangnya disiplin,” kata Doni.

Karenanya mantan Pangdam Pa­ttimura ini berharap para kepala dae­rah bisa menyediakan posko dari tingkat provinsi sampai hingga ting­kat kelurahan.

“Jadi mohon berkenan, tahun anggaran baru, bapak ibu bupati, walikota dan juga gubernur, untuk tersedianya posko mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak, mungkin tingkat kelurahan,” pinta Doni. (S-39)