AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku meminta Pemda intens melakukan edu­kasi dan sosialisasi vaksin Covid-19 sebe­lum vaksin diberikan agar masyarakat me­mahami manfaat dari penggu­naan vaksin.

Hal ini penting agar masyarakat bersedia untuk divaksinisi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengaku takut dan ragu untuk divaksin.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pro­vinsi Maluku, Aziz Sangkala, mas­yarakat bingung dan khawatir dengan keamanan vaksin untuk mencegah penularan wabah Covid-19 itu. Hal itu membuat mereka enggan divaksin.

“Saya setuju masyarakat dalam keadaan ragu dan bingung. Jadi memang pemerintah harus sosiali­sasikan ke masyarakat dengan baik,” katanya.

Menurut Aziz, pemerintah jangan terburu-buru melakukan vaksin ke masyarakat. Lebih baik siapkan dulu sosialisasi ke masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Ancam Sanksi bagi ASN yang Bandel

Menurut Aziz, jika edukasi dan sosialisasi terkait vaksin Covid-19 ini dapat dilakukan dengan meng­gandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan akademisi, swas­ta, ataupun kalangan masyarakat sipil.

“Semua perangkat pemerintah dan puskemas harus turun ke mas­yarakat untuk sosialisasi. Ter­masuk bupati sampai RT harus dilibatkan secara aktif untuk memahami betul kegunaan vaksin dan disosialisasikan di masyara­kat,” ucap Azis.

Bagi Aziz, kepala daerah juga harus turut memantau proses vak­sin. Bahkan harusnya pemerintah yang divaksin lebih dulu sebelum masyarakat. Langkah itu supaya menghilangkan kecemasan di masyarakat. “Aparat birokrasi kita yang harus duluan divaksin, lalu bisa diikuti mas­yarakat. Termasuk juga kami wakil rakyat. Vaksin ini harus men­jadi solusi untuk pencegahan Covid-19, bukan menjadi masalah baru,” lanjutnya.

Dia juga meminta masyarakat te­nang. Memang semua vaksin me­miliki efek samping. “Kalau kemu­dian ada orang vaksin dan ada efek samping, itu kan biasa. Sama kaya halnya campak begitu. Itu kan hal yang harus dipahamkan ke masyarakat. Kalau misalnya ada gejala, mereka jadi paham,” katanya.

Senada dengan itu, akademisi Universitas Pattimura Paulus Ko­ritelu mengatakan, tidak mungkin pemerintah dengan sengaja ber­maksud mencelakai rakyat. Karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi. Baginya, vaksin bukan soal pengetahuan saja tapi bagai­mana masyarakat harus menerima vaksin sebagai jalan keluar pe­nyebaran virus covid-19.

“Pemerintah harus sosialisasi ke masyarakat pentingnya vaksin sebagai upaya mencegah penula­ran covid,” katanya.

Menurutnya, hambatan terbesar pemerintah nantinya adalah banyaknya informasi bohong soal bahaya vaksin yang tersebar di media sosial. Dalam hal ini, dia me­minta pemerintah harus memi­nimalisir penyebaran hoaks terkait bahaya vaksin itu.

“Yang paling utama itu informasi yang tersebar di medsos harus dihilangkan. Karena itu yang mem­buat masyarakat takut. Sosialisasi juga harus dilakukan dengan banyak media, termasuk libatkan pemuka agama,” tuturnya.

Sementara, Juru Bicara DPP Hena Hetu Maluku, Rauf Pelu mengatakan, puskesmas juga memiliki peran penting dalam melakukan sosia­lisasi. Hal itu karena puskesmas ada di seluruh desa.

“Dinkes, rumah sakit hingga puskesmas juga harus melakukan sosialisasi ke masyarakat, biar masyarakat tahu fungsi vaksin itu. Puskesmas kan ada di seluruh desa, jadi jaringan itu harus dimanfaatkan,” ujarnya.

Dia mendorong pemerintah dan kepala-kepala daerah di Maluku dan pimpinan SKPD harus divak­sin dulu sebelum masyarakat. Lang­kah itu dilakukan agar masya­rakat percaya dan mau menjadi penerima vaksin.

Vaksin Aman

Sagtas Penanggulangan Covid-19 Maluku memastikan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat dipastikan aman namun ada sedikit terjadi alergi pada kulit.

“Bisa terjadi bisa shok atau alergi, dan kita sudah isyaratkan pada fasilitas kesehatan yang me­lakukan vaksinasi harus menyiap­kan obat-obatan anti alergi. Kalau disuntik anti alergi bisa cepat ko,” kata Jubir Satgas Covid-19 Maluku dr. Rony Rerung dalam keterangan persnya kepada wartawan di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (5/1).

Dikatakan, banyak sekali isu yang berkembang di masyarakat apa­bila di vaksinasi akan terjadi ini dan itu.

“Memang pada kenyataan ada hoax berita-berita seperti itu tapi yang kita catat ini sains. Sudah dilakukan penelitian dan semua negara melakukannya. jadi bulan lagi soal hoax atau takut atau tidak tetapi ini sains dan semua negara melakukanya dan mari sama-sama kita lakukan,” ajak Rerung.

Untuk memastikan kalau vaksi­nasi yang dilakukan nanti itu aman bagi masyarakat atau tidak, kata Kepala Balai Kesehatan Paru Ma­luku, kalau pihaknya terus mela­kukan sosialisasi baik melalui puskesmas, maupun fasilitas kese­hatan yang ada termasuk media.

“Sosialisasi bagaimana, selalu kita lakukan dan saya pikir dimana-mana di selalu memberitakan dan saya kira ini bisa dilakukan,” jelas Rerung.

Dan dalam rapat dengan selu­ruh satgas kabupaten kota,  juga sudah dijelaskan tanggal 13 Januari itu akan serempak secara nasional vaksinasi perdana di 34 provinsi

“Maluku akan dilakukan perdana pada 15 Januari dan masih fokus pada tenaga kesehatan tahap pertama sesuai jumlah vaksi yang datang yang akan dilakukan Januari,” terang Rerung.

Dan vaksinasi tahap kedua untuk TNI dan Polri serta ASN yang memberikan pelayuanan publik. Bagaimana dengan masyarakat bisa dilakukan di tahun 2021. “Tahap berikutnya untuk masya­rakat pada Januari sampai April 2022, jelasnya.

Dan dipastikan masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi ada­lah yang memiliki umur 18-59 tahun dan tidak memiliki penyakit tertentu. “Kalau memiliki penyakit tertentu tidak dapat divaksinasi,” ujarnya.

Kepala Daerah Wajib Vaksin

Satgas Covid-19 Maluku me­mas­tikan vaksinasi selain tenaga kesehatan, vaksinasi juga diwajib­kan untuk divaksinasi.

“Dalam rapat secara virtual, vak­sinasi diberikan kepada tenaga ke­sehatan dan kepala daerah itu kewa­jiban atau hak. Pak presiden berkata, vaksinasi itu kewajiban,” tegas Juru Bicara Satgas Covid-19 Maluku, dr. Doni Rerung dalam keterangan persnya kepada war­tawan di lantai 6 Kantor Gubernur, Rabu (6/1).

Dirinya mengakui kepala daerah memang di wajibkan untuk divak­sinasi namun harus memenuhi syarat. “Kalau pak gubenur meme­nuhi syarat pasti di vaksinasi,” terang Rerung.

Vaksinasi ini diberikan kepada kepala daerah harus memenuhi syarat-syaratnya, umurnya, memi­liki penyakit penyerta atau tidak.

“Ini juga kita harus perhatikan, dan kalau pun ada penyakit pe­nyerta kemudian kepala daerah itu mau di vaksin pasti kita tolak, karena syarat itu,” jelas Rerung.

Selain kepala daerah vaksinasi juga diwajibkan untuk seluruh tenaga kesehatan yang sudah terdata di Maluku.

Jumlah tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, tenaga admi­nistrasi, sampai dengan cleaning service dan securiy sudah terdata sebanyak 12.102 orang

“Masih kurang sekitar 2000 lebih lagi yang masih kita data, sehingga pada tanggal 15 Januasi nanti dilakukan vaksinasi semua sudah terdata,” kata Rerung.

Ditanya kalau ada penolakan yang dilakukan oleh tenaga ke­sehatan dirinya mengaku akan dilakukan pendekatan.

“Semua tenaga kesehatan kita itu berjumlah 14.598 orang dan me­reka tahu protap dan ini kewa­jiban, kalau menolak kita akan lakukan pendekatan, tidak sampai memberikan sanksi,” jelas Rerung.

Belum Distribusi

Sagtas Covid Maluku juga me­mastikan sampai saat ini belasan ribu vaksi yang sudah tiba di Maluku dan belum dapat didistribusikan ke 11 kabupaten kota.

“Kita masih siapkan teknisnya, walaupun 11 kabupaten/kota su­dah menyiapkan fasilitas keseha­tan untuk proses vaksinasi nanti pada tanggal 15 Januari nanti,” terang Jubir Satgas Covid-19 dr Dani Rerung dalam keterangan persnya, Rabu (6/1).

Dipastikan semua kabupaten/kota di Maluku telah siap me­nampung vaksin yang akan di distribusikan nanti.

PGI Himbau

Menjelang pelaksanaan vaksi­nasi tahap I kepada para tenaga kesehatan yang secara nasional akan dilaksanakan pada 13 Januari ini, maka Persekutuan Gereja-Ge­reja di Indonesia (PGI) menyam­paikan himbauan pastoral kepada seluruh gereja yang bernaung dibawah organisasi ini.

Himbauan pastoral tertanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor: 001/PGI-XVII/2021 perihal Imbauan Pastoral PGI terkait vaksinasi ini ditandatangani oleh Ketua Umum MPH PGI Pendeta Gomar Gultom dan Sekretaris Umum Pendeta Jacklevyn F Manuputty.

Dalam himbauan yang juga diperoleh Siwalima, Rabu (6/1) di­se­butkan,  menyikapi upaya pena­ng­gulangan Covid-19 melalui pengadaan vaksin dan rencana vaksinasi oleh pemerintah, PGI menghimbau gereja-gereja untuk memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaannya.

Tentunya dukungan ini diberikan dengan tetap memperhatikan penerapan persyaratan minimal bagi upaya vaksinasi, termasuk batasan usia yang disyaratkan. Ter­kait hal ini, PGI meminta peme­rintah untuk meningkatkan edukasi dan literasi secara kontinyu dan merata bagi masyarakat luas dengan memanfaatkan semua jejaring sosial sebagai media dan medium sosialisasi.

Edukasi publik yang diharapkan menyangkut distribusi vaksin, pelaksanaan vaksinasi, efektivitas vaksinasi, termasuk kemungkinan kontra indikasi dan penanganan­nya yang telah dipersiapkan.

Kepada gereja-gereja disaran­kan untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi teknis yang bertanggungjawab untuk melaksanakan vaksinasi di wilayahnya masing-masing.

Tak dapat disangkali berkem­bangnya berbagai rumor saat ini yang meragukan efektivitas tinda­kan vaksinasi. Hal ini seharusnya memantik sikap kritis untuk me­lakukan klarifikasi pada saluran-saluran resmi pemerintahan dan instansi teknis terkait, dan tidak mengembangkan kekhawatiran tan­pa verifikasi informasi yang jelas.

Kesediaan Presiden Joko Widodo serta para tenaga medis untuk men­jadi pihak pertama yang menerima tindakan vaksinasi patutlah dilihat sebagai upaya membangun keper­cayaan publik dalam pelaksanaan vaksinasi secara luas.

PGI dengan sungguh-sungguh mengingatkan bahwa pelaksa­naan vaksinasi tidak dengan serta merta memutus mata rantai pe­nyebaran Covid-19. Oleh karena­nya, perilaku ketat untuk mem­berlakukan protokol kesehatan diri sendiri dan orang lain, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, harus tetap dipertahankan sampai situasi pandemi secara resmi diumum­kan telah mereda.

Allah telah mengaruniakan umatNya hikmat dan akal budi, serta hati yang bijaksana untuk menimbang hari-hari yang baik dan buruk di tengah pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020.

Kiranya dalam keberserahan kepada Allah, umat dikaruniai kesabaran dan ketahanan untuk menjalani tahun 2021 dalam ran­cangan agung Allah yang akan me­nuntun umatNya keluar dari situasi pandemi ini. “Tetaplah bertekun dalam iman dan teguh dalam peng­harapan, sambil tak lelah membela dan merawat kehidupan demi hormat dan kemuliaan Allah,” ucap pihak PGI dalam himbauan pastrol tersebut. (S-49/S-39)