AMBON, Siwalimanews – Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan dan pembangunan global, dimana salah satu pemicunya adalah emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca sendiri adalah gas yang menyerap dan memancarkan energi radiasi (energi panas) dalam kisaran inframerah termal.

Untuk itu, sekaligus dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Indonesia melakukan transisi ekonomi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan.

Guna memuluskan transisi itu, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Khutanan melalui Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi menjelaskan, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 31,89 persen. Namun dengan kolaborasi, diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 43,2 persen.

Untuk itu, rapat kerja teknis untuk wilayah Maluku dan Papua yang mengusung tema Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Target Nationally Determined Contribution (NDC) Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Ditingkat Tapak, diharapkan ada kolaborasi yang lebih erat antara berbagai macam pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mewujudkan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

“Jadi, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global, berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di tahun 2030 sebesar 31,89 persen. Bila dibandingkan dengan skenario krisis eseksual tanpa syarat dengan upaya sendiri dan apabila kota mendapat dukungan internasional, maka target tersebut akan meningkat sampai 43,2 persen. Target ini merupakan target kita bersama, yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemda, unsur masyarakat, dunia usaha, dan berbagai macam pemangku kepentingan,” ucap Laksmi kepada wartawan usai membuka Rakernis Pengendalian Perubahan Iklim Reginal Wilayah Maluku dan Papua, yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (4/7).

Laksmi mengaku, optimis dalam kurun waktu 7 tahun berjalan, dengan berbagai langkah konkrit bersama pemda bisa mencapai target itu. Untuk itu, rapat yang dilaksanakan ini akan memperkuat koordinasi, sehingga implementasinya ke lapangan lebih efektif, untuk itu pihaknya optimis, karena ini merupakan komitmen bersama.

Sebelumnya juga pihaknya sudah melakukan aksi mitigasi dan adaptasi secara sukarela sejak tahun 2009, dan pada tahun 2021 menunjukkan, bahwa emisi GRK di Indonesia setiap tahunnya itu jauh, atau berada dibawah target.

“Jadi dibawah batas yang memang sudah ditetapkan, artinya selama ini kita sudah melakukan upaya-upaya dan kita berharap agar konsistensi, komitmen kita bisa lakukan kita lakukan upaya nyata,” tuturnya.

Menurutnya, ini diperlukan kekuatan yang tidak hanya kekuatan  pemerintah, tetapi juga kekuatan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemda, kabupaten/kota,  bahkan RT/RW dan seluruh unsur masyarakat, untuk melakukan upaya-upaya aksi mitigasi dan adaptasi sesuai dengan tantangan dan kapasitas yang dilakukan.

“Jadi sebetulnya banyak dan kami meyakini bahwa potensi itu akan jauh lebih banyak kalau kita bisa berkoordinasi dengan baik dan bisa membuat kolaborasi. Dengan itu sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi lebih erat untuk bersama-sama mewujudkan aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat Tapak,”ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan rakernis ini, tidak hanya sekedar berbagi informasi, tetapi juga berbagi pengalaman dan saling memperkuat komitmen serta bergandengan tangan untuk bersama-sama menurunkan GRK dan meningkatkan ketahanan iklim.

“Kami sangat menghargai dukungan dan kerjasama seluruh pihak, terutama para Pemerintah Daerah dan juga terutama kepada Provinsi Maluku yang sudah berkenan menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini,”ujarnya.

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Sadli Ie sekaligus membuka rakernis tersebut mengatakan, sebagai perwujudan komitmen sebagai bangsa Indonesia dalam mengurangi GRK, maka peran pers juga dibutuhkan dalam menyebar luaskan informasi, terkait semua masyarakat harus ambil peran dalam mewujudkan komitmen secara nasional.

“Jadi rapat teknis ini untuk nanti hasilnya ada rumusan sesuai format, apa yang harus dilakukan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini,”ujarnya.

Pasalnya kata dia, pemda dalam pelaksanaan fungsi program-program pembangunan, telah melakukan adaptasi dan mitigasi melalui gerakan kampung iklim, sehingga sekarang yang terjadi bagaimana peran seluruh lapisan masyarakat untuk menopang kebijakan pemerintah sebagai wujud komitmen untuk mencapai target gas rumah kaca sebesar 31,89 persen itu. (S-25)