AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif menginstruksi kepada prajuritnya agar tindak tegas para pelaku balap liar.

Tindakan tindak tegas yakni dengan mendata pelaku balap liar dalam daftar catatan kepolisian yang ada di data SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, yang biasanya digunakan seseorang untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan kedi­nasan .

Pasalnya, aksi balap liar di Ambon kian meresahkan, berbagai upaya dilakukan pihak Kepolisian guna pencegahan dan operasi penertiban, bahkan ada penegakan hukum aksi balap liar di lapangan, namun masih ada saja kelompok-kelompok yang dengan sengaja mengadakan kebut-kebutan liar di sejumlah ruas jalan raya di kota Ambon.

“Tindak dan proses hukum, datakan namanya , masukkan dalam catatan di SKCK yang bersangkutan di Polda Maluku dan jajaran untuk yang bersangkutan karena perilakunya yang pernah  melanggar hukum,” tegas Kapolda kepada wartawan di Ambon, Selasa (20/2).

Aksi ugal-ugalan sekelompok pengendara sepeda motor tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Banyak yang sudah menjadi korban atas aksi tersebut.

“Kebut-kebutan liar sudah berulang kali meminta korban baik luka berat bahkan meninggal dunia. Bagi pembalap liar ataupun masyarakat lain yang sedang beraktivitas yang tidak tahu apa-apa,” ujar Kapolda.

Kapolda menyampaikan, semua instansi pemerintah, swasta maupun sektor-sektor usaha lainnya selalu mensyaratkan adanya SKCK saat membuka lowongan kerja atau menerima pegawai baru.

“Apa yang kita lakukan ini akan sangat membantu juga instansi atau perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan penting untuk mencegah punya pegawai atau pekerja yang cenderung perilakunya melanggar hukum dengan membaca catatan pelanggaran hukumnya di SKCK tersebut,” ujarnya.

Kapolda merasa prihatin dengan aksi balap liar karena banyak remaja dan pemuda baik laki-laki maupun wanita terlibat dalam kegiatan berba­haya ini. Bahkan aksi balap liar dila­kukan sampai dini hari di jalan raya.

Menurutnya, kegiatan ini harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat kepolisian, tapi peran tokoh-tokoh masyarakat dan orang tua serta keluarga pun sangat penting.

“Masa sudah jam tengah malam dan sudah dini hari anaknya tidak ada di rumah dan tidak pulang terus tidak dicari dan dianggap biasa ? Ini tentu harus menjadi perhatian serius orang tua dan keluarga juga, dalam mengawasi dan mengontrol anaknya masing-masing,” tanyanya heran.

Polri, kata Kapolda, selalu ingin mengedepankan bentuk tindakan kepolisian yang bersifat pencegahan dan tidak harus selalu penegakan hukum.

“Beberapa kali kejadian nanti kalau anaknya ditangkap dibawa ke kantor polisi akan diproses, baru orang tuanya datang dan sampai nangis-nangis ingin anaknya jangan di hukum, padahal perilaku anaknya sangat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain,” jelasnya.

Mantan Kapolda NTT ini juga memgaku telah memerintahkan Polres jajaran khususnya Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease meski di tengah kesibukan anggota dalam Pengamanan Pemilu agar melaksa­nakan patroli penindakan secara tegas di lapangan dan berharap semua masyarakat juga mendukung pencegahan dan penindakan tersebut.

“Kita sudah berulang kali melakukan giat pencegahan dan ke depan ini lakukan penindakan tegas saja sesuai kewenangan hukum yang dimiliki Polri dan proses hukum bagi para pelaku-pelaku tersebut,” pintanya.

Jenderal Bintang Dua Polri ini berharap kepada para remaja dan generasi muda sebaiknya dapat menyalurkan hobby yang bermanfaat serta bisa meningkatkan kualitas kemampuan diri.

“Jangan mati sia-sia di jalan, dan bangga kalau bisa melakukan pelanggaran hukum serta merugikan dan membahayakan orang lain, fikirkan dengan baik-baik masa depanmu yang masih panjang,” pintanya. (S-10)