AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Negeri Kariu di tempat pengungsian. Kebutuhan dimaksud meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan serta psikologis.

Hal ini disampaikan Kapolda dalam rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam RI, yang membahas mengenai perkembangan penyelesaian konflik/penanganan pengungsi dan penegasan batas negeri di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Rakor yang dipimpin Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam ini digelar melalui virtual zoom, Rabu (6/4) yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Kasdam XVI Pattimura, Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Forkopimda lainnya.

“Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kariu (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan psikologis) di tempat pengungsian sesuai Undang-Undang PKS Nomor 7 tahun 2012,” pinta Kapolda dalam paparannya.

Jenderal dengan dua bintang di pundaknya ini juga mendorong adanya penyelesaian konflik batas-batas desa, baik secara adat atau sesuai Permendagri Nomor 45 tahun 2016.

“Perlu adanya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di daerah yang sering terjadi konflik (52 titik konflik),” pintanya.

Kapolda menjelaskan, situasi kamtibmas secara umum di Pulau Haruku hingga saat ini dalam kondisi aman dan kondusif.

“TNI dan Polri masih melakukan pengamanan di lokasi dengan kekuatan, TNI sebanyak 186 personel, dan Polri 260 personel,” tambah Kapolda.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini mengungkapkan, terdapat sebanyak 310 Kepala Keluarga, yang kini berada di tenda-tenda darurat.

“Masyarakat Kariu sekarang ini di tampung di lokasi Tarem dengan tenda-tenda darurat (sebagian tinggal di rumah penduduk). Bantuan sosial dan bantuan kesehatan untuk warga Kariu yang sedang mengungsi masih sering dilakukan oleh TNI – Polri dan para relawan,” sebut Kapolda.

Kapolda mengaku rekonsiliasi antara Negeri Pelauw dan Kariu masih menemui jalan buntu. Pasalanya kedua belah pihak masih berpegang pada argumen masing- masing, namun Polda tetap terus mendorong kedua pihak untuk saling membuka diri dan ruang utk rekonsiliasi

“Situasi keamanan di Pulau Haruku hingga saat ini dalam kondisi aman dan kondusif,” pungkasnya. (S-10)