AMBON, Siwalimanews – Kepala Dinas PUPR Malu­ku, Ismail Usemahu memas­tikan seluruh pengerjaan fisik proyek Mess Maluku telah tuntas dikerjakan.

Usemahu kepada warta­wan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (17/1) me­ngungkapkan sesuai dengan janjinya untuk menyelesaikan fisik proyek Mess Maluku diakhir tahun 2023 dan telah dilakukan.

“Untuk pekerjaan fisik se­mua sudah tuntas dikerjakan pada akhir tahun 2023 ke­ma­rin,” tegas Usemahu.

Ditanya soal waktu opera­sional, Usemahu menegas­kan jika pihaknya hanya mengurusi fisik proyek se­dangkan urusan operasional Mess Maluku bukan menjadi kewenangan Dinas PUPR Maluku.

Menurutnya, operasional Mess Maluku merupakan kewenangan sekretariat daerah sebab menyangkut proses tender pengelolaan.

“Kalau ditanya kapan difung­sikan saya tidak punya kewe­nangan untuk menjawab karena kami hanya memastikan pe­kerjaan fisik gedung tuntas,” ujar Usemahu.

Mantan Kadis Perhubungan Maluku ini menambahkan biasa­nya pengelolaan Mess Maluku dilakukan dengan kerja sama pihak ketiga namun untuk menetapkan pihak ketiga yang masih dalam proses.

Tak Mampu Fungsikan

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menuding Pemprov Maluku tak mampu fungsikan Mess Maluku.

Janji Kepala Dinas PUPR Maluku, Ismail Usemahu bahwa Mess Maluku akan beroperasi pada akhir tahun 2023. Namun sayangnya janji tidak mampu direalisasikan. Buktinya, Mess Maluku yang berada di Jalan Kebun Kacang Raya No 20 Jakarta Pusat hingga kini belum tuntas dikerjakan.

Alkatiri saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (15/1) menga­takan, Kadis PUPR Maluku dalam rapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku diakhir Tahun 2023 memberikan garansi, jika Mess Maluku akan tuntas dan beroperasi pada akhir 2023 lalu.

Faktanya, lanjut Alkatiri, sampai dengan saat ini aset milik daerah di jantung ibu kota negara itu belum juga beroperasi.

“Kepala Dinas PU menjanjikan bahwa akhir tahun sudah akan selesai namun sudah hampir 5 tahun mess Maluku tidak bisa berfungsi secara maksimal,” kata Alkatiri.

Alkatiri menegaskan, Kepala Dinas PUPR boleh mengklim penyelesaian Mess Maluku namun Pemprov Maluku tidak mampu memfungsikan Mess Maluku secara baik.

DPRD kata Fauzan berulang kali memberikan atensi terhadap Mess Maluku agar segera difungsikan tetapi belum juga artinya wajah provinsi Maluku di Jakarta itu tidak bisa berfungsi.

Padahal Mess Maluku akan dilihat orang sebagai etalase orang Maluku di Jakarta dan secara jujur harus dikatakan belum bisa dikelola secara baik.

“Ini yang kita sayangkan, Mess Maluku ini berapa banyak anggaran yang ada disitu bahkan mencapai puluhan miliar, tapi sampai sekarang belum difung­sikan,” jelasnya.

Alkatiri pun meminta Dinas PUPR untuk segera menun­taskan pengerjaan Mess Maluku dan segera difungsikan, agar menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Pemda Maluku.

Rehab Belum Tuntas

Rehabilitasi Mess Maluku sebagai Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta, jalan Kebun Kacang Raya Nomor 20, Jakarta Pusat sudah empat tahun proyek ini belum tuntas dikerjakan.

Hingga berakhirnya masa kontrak, proyek yang telah menghabiskan anggaran Rp 20,7 miliar itu tak kunjung tuntas.

Di tahun 2023 ini saja, anggaran sebesar Rp 4.4 miliar juga 100 per­sen cair namun proyek  tersebut tak selesai juga. Pemprov Maluku sejak tanggal 27 April 2023 lalu menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor pelaksana rehabilitasi dengan waktu pekerjaan selama 120 hari dan berakhir pada 26 Agustus lalu.

Miliaran rupiah tersebut diperuntukkan perbaikan 57 kamar dan pengadaan seluruh kebutuhan kamar yang berada di lantai empat hingga lantai tujuh seperti pengadaan sprint bead, bantal kepala, bantal guling closed, shower, televisinya dan lainnya.

Merespon hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu membenarkan jika sampai saat ini rehabilitas Mess Maluku masih dilakukan.

Usemahu mengakui, pekerjaan yang sedang berlangsung di Mess Maluku bukan lagi pe­kerjaan fisik gedung melainkan hanya finishing.

“Memang saat ini pekerjaan itu hanya seputar finishing seperti pemasangan tempat tidur dan penataan dapur,” ujar Usemahu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (12/12).

Usemahu menegaskan pihak­nya menargetkan dalam waktu dekat seluruh proses finishing Mess Maluku akan selesai dila­kukan sehingga dapat diope­ra­sikan.

Terkait dengan pengelolaan, Usemahu menjelaskan Mess Maluku nantinya dikelola oleh pihak ketiga, sebab jika dikelola Pemda maka akan ada biaya operasional yang dikeluarkan.

“Kalau untuk saya pengelolaan harus dari pihak ketiga supaya langsung ada pemasukan PAD, kalau dari Pemda harus keluar­kan biaya untuk operasional lagi, jadi kita harapkan dari pihak ketiga saja,” ucap Usemahu.

Usemahu menambahkan, jika ti­dak ada halangan maka dipas­tikan awal tahun 2024 Mess Ma­luku resmi beroperasi kembali. (S-20)