AMBON, Siwalimanews – Kader senior PDIP Maluku, Evert Kermite mengatakan, sikap diam yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku terkait pem­belian mobil bekas bagi mobil dinas Gubernur Maluku, dinilai tidak pantas.

Mantan anggota DPRD Maluku ini mengatakan, lazimnya praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan pada mobil baru yang berasal dari dealer bukan sebaliknya mobil bekas.

Gubernur Maluku bersama Sekretaris Daerah Maluku, kata Evert, harus dapat memberikan klarifikasi terkait dengan kepemilikan mobil bekas yang dibeli oleh pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat dan bukan kepala perwakilan penghubung Provinsi Maluku.

“Gubernur dan sekda harus tampil berikan penjelasan, ini barang bekas siapa yang dibeli jangan diam seperti ini,” tegasnya.

Politisi senior ini menegaskan, jika gubernur dan sekda selaku ketua tim anggaran tidak memberikan klarifikasi, maka dapat berpotensi sebagai bentuk tindakan gratifikasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Evert juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melakukan tender melainkan penunjukan langsung padahal nilai dari proyek pengadaan itu cukup besar yakni 7,8 Miliar.

“Harus tender apapun alasannya harus tender kalau 200 juta tunjuk langsung saja tapi ini sudah miliar, Pemerintah daerah jang seperti ini,” cetusnya.

Kermite juga meminta kepada semua pihak yang berada dalam lingkaran Gubernur untuk memberikan pertimbangan yang baik kepada gubernur dalam mengambil kebijakan apapun.

Gubernur Maluku, Murad Ismail yang dikonfirmasi Siwalima beberapa kali melalui telepon selulernya, mengalihkan panggilan telepon. Sedangkan Sekda Kasrul Selang dihubungi melalui telepon dan pesan melalui WhatsApp, tidak merespon.

Apa Urgensinya

Ketua Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Ma­luku (Pukat Seram) Fahry Asyathtri, kepada Siwalima di Masohi, Selasa (27/4) mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas miliaran rupiah oleh Pemprov Maluku.

“Soal ada dugaan pembelian mo­bil dinas gubernur tanpa melalui mekanisme tender, bagi kami itu nanti soal pembuktian. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apa ur­gensinya sehingga Pemrov Maluku membeli mobil dinas dengan nilai milyaran rupiah itu,” ujar Asyathtri.

Menurutnya, saat ini pemerintah mestinya disibukan dengan pena­taan kehidupan masyarakat terutama upaya menggairahkan roda pereko­nomian di tengah pandemi Covid-19, bukan melakukan pengadaan barang dengan harga fantastis, yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan upaya pemerintah mena­ngani pandemi.

“Sulit bagi kami untuk mencari korelasi dari hasil pengham­buran uang negara bernilai fan­-tastis guna pengadaan barang yang tidak me­miliki urgensi, de­-ngan upaya mena­ngani berbagai masalah akibat pan­de­mi Covid-19 yang melanda dunia, terma­suk Provinsi Maluku,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Asyathtri, semua orang sengsara akibat dampak pan­demi Covid-19 yang merusak ber­bagai sendi kehidupan masyarakat. “Jadi alangkah baiknya jika ang­garan miliyaran rupiah untuk mem­fasilitasi keme­-wahan jabatan itu di­salurkan untuk menangani masalah lain yang lebih bermanfaat dan urgen,” tambah dia.

Dia berharap polemik seputar pe­ngadaan mobil mewah bagi gubernur dan wakil gubernur, bisa menjadi bahan evaluasi atau introspeksi bagi pemimpin daerah.

“Hasilnya apa dan bagaimana dampaknya bagi rakyat Maluku saat ini. Kalau soal kehormatan seorang gubernur, pertanyaannya adalah, apakah dengan mengunakan kenda­raan dinas sekelas Innova atau Avanza akan mengurangi citra dan kehormatan gubernur,” tanya dia.

Menurut Asyathtri, saat ini mas­yarakat termasuk di Maluku mende­rita, banyak orang kehilangan pen­da­patan, kehilangan pekerjaan, bah­kan untuk makanpun sangat sulit.

“Kami berpendapat sebaiknya anggaran miliyaran rupiah yang digunakan untuk memfasilitasi kemewahan jabatan itu, disalurkan guna menangani masalah lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tambah dia. (S-36)