AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon me­-mas­tikan keterlambatan pencai­ran gaji bulan Desember bagi seluruh ASN bukan karena faktor lain tetap murni kendala teknis.

“Memang gaji bulan Desember sementara kita proses dan tidak lama lagi sudah cair,” kata Juru Bicara Pemkot Ambon Joy Renner Adriaansz ketika dikonfir­masi Siwalima, Selasa (6/12).

Dirinya mengaku badan pengelola keuangan dan aset daerah sementara proses permintaan pencairan gaji untuk seluruh OPD.

“Sedikit terlambat memang tapi tetap cair,” terang Joy.

Mantan Kabag Humas dan Protokol ini juga membantah isu yang berkembang bahwa keterlambatan pencairan gaji bagi ASN karena kas daerah lagi kosong. “Itu tidak benar itu. Proses sementara berjalan, jadi tidak ada masalah tetap cair,” tegasnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh ASN untuk sedikit bersabar karena proses permintaan dari semua OPD sementara diproses.

Pemerintah menurutnya sudah menganggarkan belanja daerah termasuk gaji aparatur sipil negara.

“Gaji itu wajib dan tidak masalah, sedikit terlambat, lagi pula baru tanggal 6 Desember,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan untuk tunjangan bagi ASN memang sudah dicairkan hanya tersisa gaji dan THR atau gaji 14.

Usulkan Anggaran

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pemkot Ambon bersama dengan DPRD melak­sanakan penandatanganan ranperda tentang APBD 2023 menjadi Perda.

Berdasarkan hasil rapat maka ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 1.196.520.683.700.

“Belanja Operasi sebesar 77,44 persen, belanja modal (12,40 persen), belanja tidak terduga (1,97 persen), belanja transfer (8,23 persen) dari jumlah total belanja daerah,” ungkap, Penjabat Walikota Bodewin Watti­-mena saat rapat paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (29/11).

Walikota mengungkapkan, berdasarkan penjelasan APBD 2023 berada pada posisi berimbang antara pendapatan dan pembiayaan.

Dirinya juga mengungkapkan, pihak Pemkot akan melakukan tiga hal penting yang diminta sembilan fraksi dalam kata akhir yang telah dibacakan.

“Usulan atau masukan kata akhir fraksi akan menjadi perhatian kami untuk dilaksnakan. Terkait dengan PPPK Pemkot akan berupaya keras untuk melakukan seleksi secara transparan, jujur, dan adil,” katanya.

Hutang pihak ketiga, lanjutnya akan diselesaikan ditahun ini.

“Untuk yang terakhir terkait dengan PAD yang disoroti fraksi, kepala badan pendapatan dan seluruh OPD pengumpul, saya harapkan dapat menyampaikan program sampai dengan November,” pungkasnya. (S-09)