AMBON, Siwalimanews – Jeffry Apolly Rahawarin punya cukup kursi dan siap bertarung dalam pemilihan gubernur 27 November mendatang.

Bermodalkan dukungan dari PDIP yang punya 8 kursi di DPRD Maluku, kini mantan Pangdam Pattimura itu sudah mendapat dukungan politik dari Partai Hanura yang memiliki 3 kursi di Baileo Rakyat, Karang Panjang.

Sedari awal, JAR, demikian Jeffry akrab disapa, telah memenuhi syarat pencalonan, dengan dukungan PPP dan PDIP. Belakangan, PPP balik badan dan bergabung dengan poros lain.

Walau ditinggal pergi PPP, namun Senin (19/8) malam, Partai Hanura justru memberikan dukungan de­ngan menyerahkan rekomendasi di­sertai formulir B1-KWK ke pensiu­nan jenderal bintang tiga ini.

Penyerahan rekomendasi kepada JAR, dilakukan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, di sela-sela Musyawarah Nasional Hanura, di Bali.

Baca Juga: Wenno-Amibak Kantongi B1 KWK PPP

Plt Ketua DPD Partai Hanura Ma­luku, Soleman Laem kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Senin (19/8) malam membenarkan penyerahan rekomendasi kepada JAR.

“Benar, jadi tadi malam telah dilakukan penyerahan rekomendasi langsung oleh ketua umum kepada pak Jeffry,” ungkap Laem.

Menurutnya, keputusan DPP mengusung JAR – MK di Pilkada Ma­luku ini setelah sejumlah pertim­bangan dilakukan DPP Partai Ha­nura.

Partai Hanura kata Laem, tentu mem­pertimbangkan potensi kemena­ngan pasangan JAR-MK di Pilkada Maluku sehingga rekomendasi ter­sebut diberikan.

Apalagi, pasangan JAR – MK didukung juga oleh PDIP sehingga menjadi kekuatan besar untuk ber­sama-sama memenangkan Pilkada di Maluku.

Terhadap rekomendasi tersebut, Laem meminta seluruh kader Partai Hanura untuk taat dan menga­mankan keputusan dimaksud de­ngan memenangkan pasangan JAR- MK.

“Seluruh kader Partai Hanura harus taat dan bersama-sama meme­nangkan pasangan yang telah diusung,” tegasnya.

Mampu Menang

Sementara itu, akademisi Fisip UKIM Max Maswekan mengung­kapkan, secara umum rekomendasi PDIP dengan 8 kursi dan Hanura de­ngan 3 kursi telah membawa pa­sangan JAR-MK menjadi kontestan dalam pilkada Gubernur Maluku.

Dibandingkan dengan dua bakal pasangan calon lain, Maswekan memprediksi PDIP dan Hanura mampu membawakan pasangan JAR-MK memenangkan Pilkada Gubernur Maluku.

Jika dilihat dari figur kata Mas­wekan, JAR memiliki potensi ke­kuatan yang cukup besar disamping didukung partai besar seperti PDIP dan dan Hanura yang memiliki basis masa yang besar.

“JAR dan MK ini memiliki potensi yang besar untuk memenangkan Pilkada Gubernur ditambah lagi dengan pengalaman PDIP dan Ha­nura dalam kontestasi politik akan mampu memenangkan pertarungan Pilkada serentak 2024,” ungkap Maswekan saat diwawancarai Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (20/8).

Apalagi, kata Maswekan, JAR adalah figur yang punya kapasitas dan pengalaman serta didukung dengan etika dan moral yang cukup tinggi dengan komitmen untuk mem­bangun Maluku lebih baik kedepan.

Selain itu, dengan latar belakang militer sebagai prajurit TNI Angkatan Darat tentu dukungan secara struk­tural dari aspek organisasi kemili­teran cukup kuat.

Hal tersebut tentunya menjadi modal besar bagi pasangan Raha­warin dan Keliobas sebab mau tidak mau pasti militer akan memberikan dukungan kepada pasangan ini.

Disisi lain, calon wakil yang men­dampingi JAR yakni MK merupakan politisi yang sudah terbukti meme­nangkan Pilkada walaupun di Kabu­paten Seram Bagian Timur.

Tetapi paling tidak MK memiliki basis massa tradisional yang tentu akan mendukung dirinya ketika maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku.

“Memang MK dari SBT juga tapi jika dilihat dari posisi saat ini maka MK merupakan bupati aktif sedang­kan Abdullah Vanath hanya mantan artinya, kekuatan itu masih berada di MK walaupun kedua memiliki dukungan kultural,” jelasnya.

Kata dia, pasangan JAR-MK didukung PDIP dan Hanura dengan basis massa yang tentu akan kon­sisten memenangkan pasangan yang diusung.

“PDIP memiliki basis massa tradisional yang hampir dipastikan tidak akan bergeser kepada partai lain, apalagi ditambah dengan Ha­nura yang juga memiliki pendukung pasti mampu membawakan keme­nangan bagi pasangan ini,” ungkap Maswekan.

Maswekan menambahkan untuk memastikan kemenangan diperoleh maka kerja sama antara pasangan calon dengan jajaran partai politik harus terjaga.

Penuhi Syarat

Terpisah, akademisi Fisip Unidar Sulfikar Lestaluhu mengatakan dari segi persyaratan pencalonan de­ngan bergabungnya PDIP dan Ha­nura tentu telah membentuk poros sendiri untuk mencalonkan kepala daerah.

Secara tidak langsung koalisinya PDIP dan Hanura telah membawa pasangan JAR-MK menjadi peserta Pilkada gubernur.

“Sebenarnya dua partai ini saja sudah cukup untuk mendaftar ka­rena telah memenuhi syarat penca­lonan, apalagi didukung PDIP,” kata Lestaluhu.

Menurutnya belajar dari penga­laman pilpres 2019 lalu, jumlah partai politik yang banyak tidak menjadi pemenang bagi pasangan calon.

Sebaliknya biaya yang dikeluar­kan untuk konsolidasi partai koalisi sangat besar sedangkan belum ada jaminan jajaran partai koalisi akan bekerja untuk kemenangan pasa­ngan calon.

“Banyak partai juga tidak menjadi sebabnya dalam pilkada masyarakat cenderung melihat figur yang dita­warkan partai politik. Jadi menurut saya PDIP dan Hanura itu sudah tepat,” tegasnya.

Lestaluhu menegaskan JAR-MK merupakan kombinasi yang tepat antara seorang militer dan birokrat murni.

Lestaluhu berharap PDIP dan Hanura terus menggerakkan mesin partai untuk memenangkan Pilkada Gubernur Maluku.

JAR: Tunggu Saja

Terpisah, JAR berterima kasih PDIP dan Hanura yang telah mem­berikan dukungan berupa persetu­juan partai politik atau B1 KWK kepada dirinya dan Mukti Keliobas untuk maju di pilkada Maluku.

Kata JAR, dukungan dua partai tersebut sebetulnya telah memenuhi syarat pencalonan yakni 20 persen kursi di DPRD Provinsi Maluku.

“Sebetulnya dengan PDIP dan Hanura sudah memenuhi syarat karena dukungan sudah 11 kursi dari syarat hanya 9 kursi,” ucap JAR kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (20/8).

Dukungan yang diberikan kata JAR, merupakan bentuk keperca­yaan kepada dirinya dan Mukti Keliobas untuk bertarung merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang harus dijaga dengan kerja-kerja pemenangan.

Kendati begitu, JAR tidak me­nampik adanya komunikasi dengan partai politik lain seperti Golkar dan Nasdem yang sampai saat ini belum menentukan sikap di pilkada Maluku.

Menurutnya sejak awal pendaf­ta­ran, dirinya selalu membangun hubu­ngan baik dengan Nasdem dan Gol­kar namun apapun keputusan DPP kedua partai nantinya merupakan hal yang harus dihormati.

“Kalau komunikasi terus kita lakukan tapi soal keputusan DPP nanti yah pasti kita hargai. Jadi prinsipnya kita hanya menunggu apa keputusan dua partai ini,” jelasnya.

JAR menegaskan jika nantinya Nasdem dan Golkar tidak memberikan rekomendasi maka Ia bersama pasangannya tetap mendaftar ke KPU Maluku dengan dukungan penuh PDIP dan Hanura.

“Saya sangat bersyukur dengan rekomendasi yang diberikan PDIP dan Hanura. Itu tandanya kedua partai ini punya komitmen untuk membangun Maluku lebih baik lagi,” terangnya.

Ditanya soal waktu pendaftaran ke KPU, JAR mengaku belum ada kepastian waktu pendaftaran pasca dibuka pada 27 Agustus nanti harus dikoordinasikan dengan tim pemenangan.

PPP ke HL

Sebelumnya, Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu kepada wartawan usai upacara HUT Kemerdekaan di Lapangan Merdeka Ambon, Sabtu (17/8) mengungkapkan dukungan PPP di pilakda Maluku sangat menyesuaikan dengan konstalasi nasional saat ini.

“Dinamika politik nasional sangat menentukan posisi PPP dan sangat mungkin mendekat ke Hendrik Lewerissa yang diusung partai pemenang presiden,” ungkap Hentihu.

Bahkan menurut Hentihu DPP PPP telah mengeluarkan persetujuan partai politik atau B1 KWK kepada Hendrik Lewerissa sebagai calon gubernur Maluku.

“B1 KWK sudah dikeluarkan, tapi saya belum lihat karena salinannya belum sampai ke PPP Maluku,” jelasnya.

Ditanya terkait dengan surat tugas PPP yang sebelumnya diberikan kepada Jefry Apoly Rahawarin, Hentihu berdalih surat tugas tersebut dapat berubah sesuai konstalasi politik nasional.

“Namanya juga penugasan ada batas waktu dan syarat yang mesti melengkapi yaitu melengkapi koalisi tapi sampai dengan masa SK itu kewajiban memenuhi jumlah kursi dalam surat tugas belum diselesaikan,” bebernya.

Disinggung soal JAR yang telah mendapatkan delapan kursi dari PDIP, Hentihu mengaku sehari sebelum PDIP mengumumkan rekomendasi DPP PPP melakukan penyesuaian. “Kita di DPW PPP Maluku hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak DPP,” tandasnya. (S-20)