AMBON, Siwalimanews – Puluhan dokter spesialis di RSUD Haulussy tetap ngotot untuk mogok sepanjang manajemen RSUD tidak membayar jasa tenaga kesehatan mereka.

Penegasan ini disampaikan para dokter saat menggelar rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dan Direktur RSUD Haulussy Nazaruddin serta pihak BPJS Cabang Ambon, Jumat (1/9).

Sikap tegas sejumlah dokter spesialis berawal dari Ketua Komite Medik RSUD Haulussy dr Helfi Nikijuluw mengingatkan para dokter terhadap kesepakatan, dimana dokter spesialis wajib membuka poliklinik saat jasa perda telah dibayar.

Merespon pernyataan Nikijuluw, dokter Isabella Huliselan marah, sebab pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana pembayaran jasa dokter spesialis dan nakes dilakukan pada 15 Agustus.

Menurutnya, manajemen dan komite medik RSUD Haulussy mestinya tidak menunda-nunda pembayaran jasa dokter dan tenaga kesehatan, sebab anggarannya telah tersedia.

Baca Juga: Tiga Puskesmas di MBD Bakal Terima Bantuan Speed 

Dokter Spesialis kata Huliselan, tidak membutuhkan apapun selain kepastian dari Direktur RSUD Haulussy untuk melakukan pembayaran, konsekuensinya sepanjang pembayaran tidak dilakukan, maka dokter spesialis tetap mogok kerja.

“kita ini sudah cukup sabar dengan janji-janji palsu yang disampaikan Direktur RSUD Haulussy. Coba kalau direktur diposisi kita apa yang akan dilakukan,” kesalnya.

Huliselan menegaskan, dokter spesialis tidak akan membuka poliklinik, jika manajemen RSUD belum juga melakukan pembayaran jasa perda selama bertahun-tahun.

“Maaf saja kita tidak akan membuka poliklinik sampai jasa kami dibayarkan dan sesuai kesepakatan SMS banking berbunyi baru kita berhenti mogok kerja,” tegasnya.

Sementara itu, dokter Nenoe Mailoa juga menolak untuk berhenti mogok kerja sampai dengan pembayaran jasa dilakukan.

Menurutnya, dokter spesialis dan tenaga kesehatan selama ini selalu dijanjikan oleh direktur bahwa akan membayar jasa, tapi sampai dengan saat ini tidak dibayarkan.

“Kita ini sudah berulang kali dibohongi, kita diberi harapan palsu jadi kita tidak lagi percaya dengan direktur seperti ini,” kecam Mailoa.

Mailoa menegaskan, dirinya dengan rekan-rekan sejawat tidak akan membuka poliklinik, jika manajemen RSUD Haulussy belum membayar hak tenaga kesehatan dan para dokter.(S-20)