Pemerintah Kota Ambon sebaiknya berbenah akan kekurangannya sendiri dalam penanganan Covid-19. Dengan begitu barulah pola penanganan Covid-19 akan lebih memadai karena didasari evaluasi berkala atas efektivitasnya.

Salah satu yang harus diperbaiki Pemerintah Kota Ambon yakni pola edukasi pada masyarakat. Pemerintah dipandang belum maksimal menangkap gejala perubahan di masyarakat selama pandemi Covid-19.

Olehnya keliru menempatkan masyarakat pada posisi yang salah lantaran statusnya kembali ke zona merah. Seharusnya Pemkot Ambon mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKIM, Marthen Maspaitella menyentil Pemkot Ambon berulang kali terapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tapi hasilnya tidak maksimal.

Seharusnya tugas pemerintah kota melakukan sebuah proses evaluasi terhadap kebijakan penanganan pandemi yang telah ditetapkan. Pemkot Ambon harusnya lebih transparan kepada seluruh masyarakat yang ada di kota ini  terkait dengan semua kebijakan penanganan pandemi Covid-19, kalau memang  masyarakat minta pertanggungjawaban dari pemerintah.

Proses mobilisasi kerumunan ditengah pandemi harus ditanggani oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Selain itu, gugus tugas juga mesti bertanggung jawab terhadap seluruh implementasi kebijakan Pemkot Ambon.

Seperti apa hasilnya, dimana kekuatannya dan kelemahannya, jangan hanya mau menyalahkan masyarakat. Menyikapi kondisi saat ini, Maspaitella mengingatkan pemkot jangan serta merta memposisikan masyarakat pada posisi yang salah, sebab persoalan selama pandemi covid seluruh episentrum dan kelompok telah bertanggung jawab terhadap pemutusan mata rantai covid.

Seluruh elemen yang ada di daerah ini harus bertanggungjawab, bukan sebaliknya melempar tangan dan memposisikan masyarakat seakan-akan yang salah karena tidak menunjang langkah pemerintah.

Patut dipertanyakan, bentuk kesalahan apa yang dilakukan masyarakat. Apakah masyarakat dianggap tidak pernah mendukung kebijakan pandemi, sebab seluruh ajakan pemerintah kota, baik pakai masker dan jaga jarak telah dipatuhi masyarakat.

Jika memang Pemerintah Kota Ambon tegas dalam proses penanganan pandemi covid, harusnya bertanggung jawab bukan sebaliknya menciderai masyarakat seakan-akan dalam posisi yang paling salah.

Selama ini masyarakat sudah patuhi semua yang dianjurkan pemerintah kota, tetapi masih saja menyalahkan masyarakat. Sebelum pemerintah menyatakan masyarakat yang salah, lebih baik pemkot melakukan evaluasi terhadap kegagalan ini.

Masyarakat juga sudah bosan dengan berbagai intrik dan drama selama pandemi. Kecewa lantaran masyarakat diminta taati aturan protokol, tetapi pemerintah kota tidak menaati hal itu. Contoh mobil patroli Satpol PP terlihat mengangkut anggota Satpol melebihi kapasitas dan tidak jaga jarak.

Kita berharap, pemerintah tidak lagi saling menyalahkan, tetapi bergandengan tangan untuk sama-sama membangun kota ini keluar dari label menakutkan dan masuk pada zona yang menyenangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. (**)