Jalani Agenda Reses, Rumra Temukan Sejumlah Masalah
AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengaku, dalam menjalani agenda reses pada masa sidang III, dia menemukan sejumlah permasalahan yang hingga saat ini belum dapat ditangani oleh pemerintah.
Menurutnya, berbagi macam masalah dikeluhkan oleh masyarakat mulai dari infrastruktur hingga perhubungan, yang dirasakan belum dapat ditangani oleh pemerintah daerah, akibatnya konektivitas daerah kepulauan tidak dapat berjalan dengan baik.
“Banyak masalah yang dikeluhkan masyarakat, misalnya infrastruktur hingga fasilitas pelabuhan penyeberangan baik itu di Pulau Kur, Tam, Tayando dan Langgiar yang menjadi skala prioritas,” ungkap Rumra kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (20/9).
Tak hanya itu anggota DPRD Maluku dapil Kabupaten Malra, Kota Tual dan Aru ini mengaku, sarana dan prasarana air bersih, talud penahan pantai, termasuk kelanjutan pembangunan jalan lapen di Tam yang sudah dimasukan dalam anggaran 2021 lalu yang harus dituntaskan, belum juga terlaksana.
Bahkan, program pemberdayaan ekonomi, pasca kenaikan harga BBM kepada masyarakat pelosok yang cukup membebani kehidupan keseharian, khususnya para nelayan yang sulit memperoleh BBM harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Baca Juga: Kumpul Atlet Karate, FORKI Kota Gelar Latihan Bersama“Masyarakat juga mengeluhkan persolan listrik di Kei, Ur Pulau dan Warbal yang belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, begitu juga permintaan tower BTS yang ada di kilwat kampung baru serta sarana prasarana ibadah, baik masjid maupun gereja ikut menjadi persoalan yang membutuhkan intervensi pemda,” ucapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga, mendesak Pemprov Maluku untuk merampungkan beberapa infrastruktur, seperti jembatan penyebrangan Dian Pulau-Tetoatt, ruas jalan Langgur, Danar dan Tettoat kurang lebih satu kilo meter yang merupakan jalan provinsi dan juga jalan dan jembatan di Kei Besar.
“Semua keluhan masyarakat ini akan menjadi prioritas perjuangan kita dalam kebijakan anggaran nantinya, tetapi kami minta Pemprov Maluku juga untuk dapat merespon setiap persoalan ditengah masyarakat,” harapnya. (S-20)
Tinggalkan Balasan