Jaga Keamanan Siber, Pemkab Jalin Kerja Sama dengan BSSN
PEMERINTAH Kabupaten Malteng mengagas kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Gagasan kerja sama kedua pihak dengan tujuan meningkatkan keamanan siber itu sahkan secara resmi melalui penandatangan perjanjian kerja sama atau penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di desa Boyongsari, Depok Jawa Barat, Rabu (17/5).
Penandatangan MoU itu bertujuan meningkatkan keamanan dan siber di daerah itu dilakukan resmi oleh Penjabat Bupati Malteng, Muhamat Marasabessy bersama sekretaris utama BSSN, Yb Susilo Wibowo di Aula Badan Siber dan Sandi Negara, Depok Jawa barat.
Turut hadir juga Bupati Rokan Hulu Sukirman, Penjabat Walikota Tebing Tinggi M. Dimiyathi, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-kabupaten/kota yang hadir.
Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara Yb. Susilo Wibowo dalam sambutannya mengatakan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akan berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman keamanannya, sehingga dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ancaman dan serangan siber.
Baca Juga: Hurasan Ingatkan Kebijakan Satu OPD, Satu Desa Binaan Jangan Sekedar Konsep“Dibentuknya BSSN merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan siber nasional. BSSN berupaya mewujudkan hal tersebut dengan terus meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam bidang teknologi keamanan siber, serta melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah guna melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman di ruang siber nasional,” ungkapnya dalam rilis dinas Kominfo Malteng yang diterima Redaksi harian Siwalima, Rabu (17/5).
Sementara itu, Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy mengatakan, penandatangan kerja sama ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam melindungi kepentingan keamanan siber dan informasi sensitif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
“Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara mencerminkan kesan tentang tingkat profesionalitas dan keahlian yang tinggi dalam mengatasi tantangan keamanan siber. Penandatanganan kerjasama ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menghadapi ancaman siber dan telah memilih mitra yang kompeten untuk membantu melindungi sistem dan data mereka,” kata Marasabessy.
Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki fokus yang kuat pada penerapan teknologi canggih dan praktik terbaru dalam bidang keamanan siber
Seiring dengan kesan yang dihadirkan, terdapat pula pesan penting yang ingin kami sampaikan. Melalui penandatanganan kerjasama ini, pemerintah daerah memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya keamanan siber dalam dunia digital yang semakin kompleks. Kami menyadari bahwa perlindungan terhadap data sensitif, infrastruktur teknologi, dan sistem pelayanan publik adalah prioritas utama. Kerjasama ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan lembaga pemerintah adalah kunci dalam menghadapi ancaman keamanan siber,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan pesan tentang perlunya inisiatif proaktif dalam menghadapi ancaman keamanan siber.
Pemerintah daerah, lanjut Marasabessy, telah memberikan contoh yang luar biasa dengan tidak hanya menunggu serangan terjadi, tetapi juga berusaha untuk mengantisipasi dan melindungi diri dari serangan potensial. “Ini adalah sikap yang patut dicontoh oleh semua pihak untuk menjaga keamanan siber secara efektif,” tandasnya.
Pemerintah daerah mengakui perlunya meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber dan melibatkan masyarakat dalam upaya melindungi sistem dan data yang sensitif. Dalam hal ini, pihaknya menyampaikan apresiasi kami atas langkah yang diambil untuk memberdayakan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait ancaman keamanan siber.
“Ini merupakan sejarah baru untuk kami dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik, terintegrasi dan akuntabel melalui pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di pemerintah daerah,”Urainya.
Ketua IKAPATTI ini menjelaskan, wilayah Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah kepulauan yang jarak tempuh sangat memakan waktu dan memakan biaya, karenanya tranformasi digital sangat diharapkan dan dibutuhkan untuk menjangkau serta mempercepat dan mempersingkat kegiatan pelayanan pemerintah untuk masyarakat, terutama pelayanan publik.
Dengan penuh apresiasi, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas kesepakatan ini yang memperkuat kerjasama di bidang keamanan siber. “Kami berharap kerjasama ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemerintah daerah, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bersama-sama, mari kita jaga dan tingkatkan keamanan siber untuk mencapai masa depan yang aman dan berkelanjutan,” ungkap Marasabessy. (S-17)
Tinggalkan Balasan