Kursi Ketua DPRD Maluku yang diemban Lucky Wattimury kini menjadi incaran sesama partainya, suhu politik memanas di tubuh banteng di Maluku ini.

Kabar pencopotan Lucky Wattimury beredar luas. Penyebabnya, Ketua DPRD Maluku itu, terlilit banyak masalah, khususnya dugaan utang piutang yang viral dalam beberapa waktu terakhir.

Alih-alih menyelesaikan masalah yang melilitnya, Wattimury malah menentang mereka yang membeberkan dosa-dosanya, serta melakukan somasi kepada sejumlah media yang memberitakan kasusnya.

Kontan saja, persoalan tersebut menjadi tambah runyam, lantaran nama partai mulai terseret di dalamnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Ambon itu dinilai tidak bisa mengelola dan menyelesaikan persoalan pribadi yang sedang dihadapi, sehingga berpotensi menurunkan citra dan wibawa PDIP sebagai partai penguasa di daerah ini.

Sontak petinggi PDIP di Jakarta gerah, lantaran terus-terus nama partai banteng itu terseret pusaran kasus yang menimpa Wattimury.

Maluku selama ini memang dikenal sebagai kandang banteng kekar moncong putih itu.

PDIP memang kerap merajai berbagai kontestasi politik, baik pemilu legislatif, maupun pillada kabupaten, kota dan provinsi.

Lihat saja prestasinya di Provinsi Maluku, yang behasil mendudukan dua kadernya sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Selain itu kursi pimpinan dewan di provinsi ini juga mereka gondol berturut-turut dalam tiga kali pileg.

Sebagai pemenang pada pileg terakhir inilah, Wattimury didapuk untuk memimpin 44 rekannya di baileo rakyat, Karang Panjang.

Bahkan jabatan yang saat ini dipegang Lucky Wattimury, disebut-sebut segera berganti.

Setelah isu pencopotan Wattimury, kini beredar informasi kalau partai berlambang banteng kekar ini telah menyusun kabinet baru di DPRD Maluku.

Sejumlah kalangan akademisi menilai,  pencopotan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai langkah tepat bagi DPP PDIP dalam menjaga marwah partai menjelang perhelatan politik di Maluku tahun 2024 mendatang.

DPP PDIP pasti tidak sembarang dalam mengambil keputusan yang membuat kadernya tidak nyaman jika tidak ada perbuatan yang melanggar AD dan ART partai.

Memang diakui, pelanggaran yang dilakukan Wattimury merupakan perbuatan pribadi tetapi tidak dapat dipungkiri melekat didalamnya adalah partai politik. Artinya, orang tidak akan bicara tentang person tetapi partai politik dan disinilah nama PDIP terbawa-bawa.

Disisi lain, pencopotan Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Provinsi Maluku akan berpotensi mempengaruhi suara PDIP dipemilu tahun 2024 mendatang.

Karena itu, untuk dapat memastikan suara PDIP solid ditahun 2024 sedikit banyak akan dipengaruhi oleh beberapa paham baik, nasionalis, oportunis maupun idealis.

Kita tentu prihatin jika Wattimury harus dicopot dari jabatannya hanya karena terlilit masalah hutang-piutang yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada PDIP, maka masalah yang melilit Wattumury harusnya diselesaikan dengan baik, walaupun itu pribadi tetapi secara organisasi harus juga memberikan perhatian serius sehingga partai tidak diseret dalam masalah pribadi itu.

Disisi yang lain, DPD PDIP Maluku harus melakukan rapat evaluasi menyatukan pikiran dan pemahaman yang sama, sehingga saling sikut disesama kader tidak terjadi, tetapi DPP PDIP mengambil langkah tegas sesuai dengan kewenangannya,  sehingga partai tidak dirugikan, dan kepercayaan rakya kepada PDIP tetap terjaga.(*)