NAMROLE, Siwalimanews – Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Slealale (IPPMS) menilai Kepala Desa Slealale, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nasir Lesbatta selama menjadi kepala desa di periode kedua ini, Nasir tidak pernah transparan soal Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dikelola.

“Masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan kades di periode kedua ini. Sebab, selama menjabat kades tidak pernah terbuka soal ADD maupun DD,” kata mereka.

Dijelaskan, selama periode kedua ini, kepala desa tidak pernah mengumumkan berapa besar ADD maupun DD Slealale kepada masyarakat, baik itu lewat papan pengumuman, baliho, spanduk ataupun sarana lainnya.

“Tidak ada transparansi dari kepala desa terkait berapa besar anggaran yang masuk ke rekening desa sehingga masyarakat tidak pernah tahu. Bahkan, selama ini tidak pernah ada evaluasi dengan masyarakat, dalam hal ini tidak ada Tifa Dinas,” ungkap Ketua IPPMS Fliriston Liligoly didampingi sejumlah pengurus dan anggota IPPMS, kepada Siwalima, di Namrole, Senin (6/7)

Tak hanya itu, menurut mereka, di periode kedua ini, kades tidak pernah melibatkan para kaur Desa Slealale dalam berbagai program di Desa Slealale.

Dicontohkan, BumDes Slealale yang hingga kini macet karena mobil desa yang harusnya dikelola oleh BumDes ternyata digunakan seperti mobil pribadi oleh kades, begitu juga kios milik BumDes pun tak lagi beroperasi.

Mereka turut menyoroti proses pembangunan kantor Desa Slealale yang hingga kini belum selesai. Padahal telah dianggarkan pembangunannya sebesar Rp. 436,7 juta pada Tahun 2019 lalu.

“Kami masyarakat bertanya-tanya anggaran tahun 2019 itu digunakan untuk apa, sebab tahun anggaran telah selesai tapi hingga akhir 2019 itu tidak ada pembangunan kantor desa. Pembangunan kantor desa baru dilakukan Tahun 2020 dan belum selesai,” tanya mereka.

Sedangkan program sarana dan prasarana rumah adat yang dianggarkan sebesar Rp. 48,5 juta Tahun 2018 lalu pun tidak terlihat hasilnya di Desa Slealale.

“Rumah Adat tersebut hingga kini terlihat kosong dan tak dimanfaatkan sama sekali oleh tokoh-tokoh adat di Slealale. Diduga ada praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh kades dalam pemerintahannya,” tandasnya.

Mereka berharap agar pihak Inspektorat Kabupaten Bursel maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bursel tidak terlibat kongkalikong saat memeriksa laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD maupun DD.

“Kami berharap agar pihak Inspektorat dan Dinas PMD bekerja secara profesional, jangan sampai ada laporan yang tidak sesuai kemudian diterima begitu saja karena ada kongkalikong. Sebab, kita semua bertanggung jawab agar daerah ini, termasuk Desa Slealale harus semakin maju kedepan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Desa Slealale, Nasir Lesbatta yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya tidak aktif. SMS yang dikirim juga tidak direspons. (S-35)