AMBON, Siwalimanews –  Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Maluku menilai, kemiskinan di Maluku hingga saat ini menjadi persoalan yang belum terpecahkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu penyebab dari tingkat kemiskinan yang belum dapat diturunkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dikarenakan intervensi APBD tahun 2021, belum menunjukan keberpihakan bagi penuntasan kemiskinan.

“Intervensi APBD tahun 2021 belum menunjukkan keberpihakan pada penuntasan kemiskinan,” ucap Ketua Fraksi Golkar Anos Yermias kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (29/8).

Akibat dari tidak adanya intervensi anggaran kata Anos, maka beberapa daerah di Provinsi Maluku hingga saat ini masih dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim oleh BPS.

Daerah-daerah tersebut diantaranya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru, padahal dari sisi sumber daya alam sangat melimpah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku harus mampu untuk merevitalisasi kebijakan yang lebih berorientasi terhadap penuntasan masalah kemiskinan yang selama ini belum dapat ditangani secara serius.

Kebijakan pemerintah daerah kedepannya harus lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini begitu sulit diperoleh masyarakat diwilayah terpencil.

“Fraksi Golkar minta agar ditahun mendatang pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakan yang lebih pro terhadap kemiskinan, terutama pada kebijakan yang terkait dengan persolaan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.(S-20)