AMBON, Siwalimanews – Dua kepala daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada lalu, beda sikap soal instruksi Megawati Soekarnoputri, untuk menunda ikut serta dalam retreat kepala daerah di Magelang. Keduanya adalah Be­nyamin Thomas Noach sebagai Bupati Maluku Barat Daya, yang me­milih mengikuti perintah Megawati dan Bodewin Melkias Wattimena, Wa­likota Ambon yang su­dah bergabung dalam rombongan retreat asal Maluku, di Akademi Mi­liter, Magelang, sejak Jumat (21/2).

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soeka­rnoputri mengins­truk­sikan kepala daerah yang diusungnya agar tidak mengikuti retret yang diselenggarakan Kemen­dagri.

Instruksi tersebut ter­tuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega pada tanggal 20 Februari 2025.

Instruksi itu ditujukan kepada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah yang diusung PDIP pada Pilkada serentak 2024.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat instruksi.

Untuk Provinsi Maluku sendiri terdapat dua kepala daerah yang diusung PDIP dan memenangkan pilkada yakni Benyamin Thomas Noach sebagai Bupati Maluku Barat Daya dan Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena.

“Yang kami tahu kemarin itu pak Bupati memang di Magelang tapi belum ikut retret,” ujar salah satu orang dekat Noach yang meminta namanya tidak ditulis kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Minggu (23/2).

Noach adalah kader PDIP tulen. dia tercatat sebagai salah satu pucuk pimpinan PDIP Maluku.

Bodewin Wattimena diketahui berada di Magelang sejak hari per­tama kegiatan. Bahkan keikutser­taannya juga dipublikasikan pada media sosial milik orang nomor satu di Kota Ambon itu. “Beta di Mage­lang,” ujar Bodewin kepada Siwa­lima melalui pesan whatsapp, Sabtu (22/2).

Bodewin tolak berkomentar lebih jauh saat ditanyakan terkait dengan alasan dirinya tidak mengikuti instruksi Mega dan tetap mengikuti kegiatan retreat.

Terkait beda sikap kepala daerah atas instruksi Mega ini, PDIP Maluku memilih diam.

Ketua PDIP Maluku Benhur George Watubun yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya maupun pesan WhatsApp, memilih diam diri dan enggan berkomentar terkait dengan dinamika tersebut.

Instruksi Mega

Sebagaimana diberitakan, Mega­wati menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang.

Instruksi itu disampaikan Me­gawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2) lalu.

Mega menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi kepala daerah dan sudah menuju Mage­lang, agar berhenti sambil menung­gu arahannya lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” imbuhnya.

Hingga saat ini PDIP memutuskan untuk untuk tak menunjuk Plt Sekretaris Jenderal, usai Hasto Kristiyanto ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehor­matan Partai, Komaruddin Watubun mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Mega­wati Soekarnoputri,” kata Komar dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.

Komar menegaskan, bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Mega. Termasuk sikap fraksi partai di DPR.

Tim hukum sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut, bahwa penahanan terhadap sek­jennya sebagai babak baru, sedang­kan kepada partai, dia menilai penahanan tersebut terlalu ber­nuansa politis.

“Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.

Menurut dia, penahanan Hasto hanya membuktikan isu bahwa Hasto akan ditahan sebelum Kong­res partai yang akan digelar tahun ini. Ronny mensinyalir, penahanan Hasto sebagai upaya untuk me­ngawut-awut partai.

“Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai,” katanya.

Resmi Pimpin Maluku

Untuk diketahui, Presiden Pra­bowo Kamis (20/2) telah melantik 11 kepala daerah di Maluku yang dilaksanakan di Istana Merdeka bersama 481 kepala daerah lain hasil pemilihan kepala daerah 27 Februari 2024, Kamis (20/2).

11 kepala daerah yaitu, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 15/P Tahun 2025 Tentang Penge­sahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 tertanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani langsung Prabowo Subianto.

Presiden juga melantik 10 kepala daerah, kabupaten/kota di Maluku, yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 /1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kabupaten/kota hasil Pilkada 2024 masa jabatan 2025-2030.

10 kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten dan Kota yang dilantik masing-masing Kabupaten Buru Selatan La Hamidi – Gerson Eliaser Selsily, Kabupaten Kepu­lauan Aru Timotius Kaidel-Mo­hamad Djumpa, Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar Ricky Jauwerissa-Juliana Chatarina Ratuanak.

Selanjutnya Kota Ambon Bo­dewin Melkias Wattimena-Ely Toisutta, Kota Tual Akhmad Yani Renuat-Amir Rumra, Kabupaten Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach-Agustinus Lekwardai Kilikily, Kabupaten Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir-Mario La­walata Kabupaten Maluku Teng­gara.

Muhammad Thaher Hanubun, Kabupaten Seram Bagian Barat, Asri Arman-Selfinus Kainama dan Kabupaten Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri – Muhammad Miftah Toha.

Sementara untuk Kabupaten Buru belum dilakukan pelantikan lantaran masih berproses di Mahkamah Konstitusi.

Presiden dalam arahannya me­ngatakan  pelantikan kepala daerah serentak merupakan momen ber­sejarah pertama di Negara Indonesia dengan dilantiknya 33 gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Walikota dan 85 Wakil Walikota dari 481 daerah.

“Ini menunjukkan kepada kita betapa besar bangsa kita dan memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan demokrasi yang dinamis,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjadi pelayan rakyat untuk membela seluruh kepentingan rakyat.

Walaupun berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda, tetapi lahir dalam keluarga besar Nusantara sehingga harus menjaga kepentingan rakyat.

“Saya ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita.Merdeka Merdeka Merdeka,” ungkap Presiden. (S-26)