AMBON, Siwalimanews – Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia pada tahun 2022-2024 tetap direncananakan secara terukur dan hati-hati, guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan, lahirnya Perpres Nomor 118 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) PBWN-KP tahun 2022-2024 diharapkan menjadi semangat baru untuk terus mendorong kemajuan kawasan perbatasan. Terutama, semangat dalam meneruskan amanat membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa, dalam kerangka negara kesatuan, yang bauran kebijakannya akan disinergikan bersama kementerian/lembaga.

Hal itu dikemukakan Rahawarin dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (23/11) sesuai dengan apa yang dipaparkannya dalam Rakor Pembangunan Perbatasan Negara (Rakorbangtas) tahun 2022 di Bandung, Kamis (17/11) pekan kemarin.

Menurutnya, pemerataan pembangunan demi terwujudnya keadilan harus tetap dilanjutkan bahkan diperluas. Saat ini kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan faktor yang masih menjadi hambatan dalam mendorong investasi di perbatasan negara, yang sebenarnya mempunyai potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Informasi rencana pembangunan jalan strategis nasional tahun 2023, berada di 8 provinsi dengan jumlah kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan sepanjang kurang lebih 612 km.

Tak hanya itu, rencana pembangunan jalan dan jembatan tahun 2024 ditargetkan sepanjang kurang lebih 125.51 km, pada 19 ruas jalan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

“Selain itu, salah satu kebijakan dan prioritas kegiatan tahun 2023, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur, konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat,” paparnya.

Dengan target daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK) kata Rahawarin, rencana pembangunan tahun 2023 transportasi darat, laut, dan udara sampai akhir tahun 2022 berada di 32 kabupaten/kota pada 12 provinsi dengan jumlah paket sebanyak 66 kegiatan.

Pada tahun 2024 sebanyak 12 kegiatan berada di Aceh, Kepulauan Riau, NTT, Kalbar, Sulawesi Tengah, dan Papua. Selain itu, peningkatkan elektrifikasi dan ketersediaan listrik untuk masyarakat di kawasan perbatasan.

Hal ini dilakukan melalui pembangunan perluasan jaringan, mini grid dan pembangunan EBT (Energi Baru Terbarukan), Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan program BBM satu harga di kawasan perbatasan.

Sampai akhir tahun 2022, informasi rencana pembangunan tahun 2023 berada di 49 Lokasi Prioritas (Lokpri) pada 28 kabupaten/ kota di 12 provinsi.

“Jumlah paket 70 kegiatan, serta pada tahun 2024 rencana 88 kegiatan di 7 pusat kegiatan kegiatan nasional (PKSN) dan 35 Lokpri,” urai Rahawarin.

Sementara pada langkah transformasi digital nasional kta Rahawarin, target pelaksanaan penyediaan Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 7.904 di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan yang dimulai tahun 2021, akan diselesaikan hingga tahun 2022.

Dari total target rencana tahun 2022 sebanyak 3.704, hanya 2.344 BTS/lastmile yang dapat dianggarkan. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) akan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang akan dibangun di tahun 2023.

“Pada tahun 2024 belum ditetapkan karena masih menunggu capaian pembangunan tahun 2023, dilihat mana yang tidak tertangani akan dikerjakan pada tahun 2024,” tutur Rahawarin.

Sedangkan terkait DAK Fisik Transdes lanjut Rahawarin, untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi pada kawasan barat dan timur Indonesia, memiliki 496 usulan. Untuk DAK fisik transdes yang disetujui sebanyak 200 usulan. Hal itu sebagian besar usulan yang disetujui pada menu pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis, sebanyak 115 usulan dengan rencana output sebanyak kurang lebih 305 kilometer.

Pada tahun 2023 diutamakan penuntasan/lanjutan tahun 2021 dan 2022 atau kegiatan baru yang memungkinkan dituntaskan dalam 1 sampai dengan 2 tahun ke depan, serta penetapan anggaran dan Lokpri akan dilaksanakan rapat pada minggu ketiga bulan November 2022.

“Untuk tahun 2024 belum ditetapkan karena menyesuaikan timeline pengusulan DAK fisik transdes yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2023,” jelas Rahawarin. (S-06)