SAUMLAKI, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memastikan penyaluran dana gempa dari pemerintah ke masyarakat yang terkena dampakd ari bencana gempa akan tepat sasaran.

Untuk memastikan penyaluran dana ini tepat sasaran, maka pemkab melalui BPBD akan melakukan verifikasi data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Nantinya setelah selesai validasi berkas, maka dana tersebut akan disalurkan ke setiap penerima.

“Jadi nanti saat penyaluran kita langsung gunakan by name by address. Jadi KK korban serta KTP terlebih dahulu diverifikasi, kemudian kita juga tentukan lokasi-lokasinya dengan benar, sehingga saat penyalurannya tidak salah sasaran, sehingga kita benar-benar mau kumpulkan data yang valid,” tandas Penjabat Bupati KKT Daniel Indey kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (25/1).

Walaupun demikian kata bupati, kendala yang saat ini dihadapi oleh tim BPBD adalah masalah geografis, sebab di Tanimbar saat ini dilanda musim barat, yang mana perairannya lagi tidak bersahabat, sebab ombaknya cukup tinggi disertai angin kencang dan hujan.

“Kita juga patut bersyukur, karena walaupun gempa cukup dahsyat, hanya dua warga kita yang terluka ringan. Sedangkan rumah warga yang rusak sekitar 523 unit yang terdiri dari rusak  ringan 147 unit, rusak sedang 300 unit dan rusak berat 49 unit,” urainya.

Sementara untuk fasilitas tempat ibadah (gereja) yang mengalami kerusakan sebanyak 15 unit yang terdirid ari, 10 unit rusak ringan, dan 5 unit rusak sedang, sedangkan untuk rusak berat tidak ada. Kemudian untuk fasilitas pendidikan itu terdapat 36 unit rusak ringan, 2 unit rusak sedang dan 4 unit rusak berat.

Untuk fasilitas pemerintah yang mengalami rusak ringan 24 unit, rusak sedang 5 unit. Fasilitas kesehatan yang rusak ringan 8 unit, rusak sedang 1 unit dan rusak berat 2 unit. Kemudian fasilitas umum rusak ringan 3 unit, rusak sedang 2 unit, rusak berat 1 unit. Sementara kerusakan infrastruktur pendukung lainnya rusak ringan 9 unit, rusak sedang 5 unit.

“Itu rincian kerusakan akibat dari gempa pada 10 Januari 2023 yang lalu. Sedangkan terkait fasilitas pendidikan, rata-rata yang rusak berat untuk fasilitas pendidikan itu pada bagian pagar sekolah, jadi sekolah semua tetap berjalan, karena sekolah yang rusak sedang cuma 2 unit sementara rusak ringan 36 unit, namun masih bisa digunakan.” Rinci Indey.

Bupati mengaku, pasca gempa, pemda KKT tetapkan status tanggap darurat bencana mulai 10-24 Januari, kemudian diperpanjang kembali selama 14 hari kedepan, dengan tujuan agar pemda dapat memfalidasi data dengan sebaiknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini mengingat kondisi geografis kabupaten ini terdiri dari kepulauan, sehingga ada data-data yang belum bisa diverifikasi secara tuntas, maka pihaknya memerlukan waktu untuk mendata kembali.

“Nanti setelah 14 hari perpanjangan tanggap darurat tuntas kita lanjut dengan tahapan selanjutnya, setelah data semua terkumpul kita lakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini kementerian maupun provinsi untu kambil langkah-langkah perbaikan, rehabilitasi atau renovasi, baik rumah warga maupun fasilitas umum dan pemerintah, termasuk sarana pendidikan dan kesehatan, itu akan kita lakukan secara bertahap berdasarkan data-data yang sementara kita validasi dalam kurun waktu 14 hari ke depan,” ucap Indey

Pada kesmepatan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun LSM dan pihak BUMN yang sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Tanimbar lewat posko penanganan darurat bencana yang terletak di Kodim 1507 Saumlaki.

“Bantuan-bantuan tersebut kami telah salurkan tahap pertama dan sudah selesai dalam kurun waktu 2 hari. Untuk tahap dua telah disalurkan sejak kemarin di dua kecamatan, yaitu Kormomolin dan Nirunmas, nanti ke kecamatan lain kita melakukannya hari ini dan seterusnya sesuai dengan ketersediaan bantuan yang ada di posko,” tandas Indey. (S-26)