Hurasan Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Kadinkes
AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku kembali dibuat geram dengan kinerja Kepala Dinas Kesehatan Zulkarnain, yang hingga saat ini tidak kunjung membayar jasa covid bagi tenaga kesehatan.
Lantaran sikap kadinkes yang plin plan, maka Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Ruslan Hurasan mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja sang kadis yang dinilai tidak becus kinerjanya.
Pasalnya kata Hursan, dalam rapat dengan komisi, kadinkes telah menegaskan akan segera membayar jasa covid jika pergub yang direvisi telah ditandatangani oleh gubernur, namun hingga satu bulan ini hak-hak nakes juga belum terbayar.
“Dia (kadinkes) bilang kalau pergub itu sudah ditandatangani, maka dalam waktu dua hari segera dibayar hak-hak nakes, tapi entah kenapa sampai hari ini belum juga dibayar, sehingga kami minta gubernur evalauasi kinerja yang bersangkutan,” tegas Hurasan disela-sela agenda peninjauan kesiapan Asrama Haji Waiheru, Rabu (22/6).
Menurutnya, Zulkarnain selaku Kadinkes sangat menggebu-gebu, jika pergub hanya membutuhkan waktu dua hari ditandatangani oleh gubernur dan langsung dilakukan eksekusi pembayaran, tetapi semua yang diucapkan sang kadis itu hanya omong besar.
Baca Juga: Komisi II: Tak Boleh ada Pungutan di PPDB“Kalau kita liat komitmen pak kadis saat rapat itu kan sangat mengebu-gebu, dan meyakin kami, kalau pergub ditandatangani dua hari langsung dia eksekui pembayaran, tapi apa, omong besar saja tapi nol, dan itu kami sangat sayangkan. Tapi kalau emang ada kendala adiminstrasi bisa dibacarakan, sehingga nakes kita tidak harus menunggu lama kapan dibayar,” tegasnya.
Hurasan mengungkapkan, persoalan realisasi pembayaran bukan terletak pada anggaran, sebab pemerintah pusat telah mentransfer anggaran sebesar Rp6 milyar, tetapi terkendala proses adiminstrasi yang mestinya lebih dipercepat agar pembayaran dapat dilakukan.
Sebagai pimpinan komisi, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dalam masalah pembayaran jasa covid bagi 131 nakes di BPSDM, tetapi masalah ini berkaitan dengan rasa simpati terhadap para nakes yang sudah melaksanakan tugas untuk merawat pasien dengan mempertaruhkan nyawa mereka.
Karena itu, politisi PKB ini mendesak gubernur dan sekda untuk mengavaluasi kinerja Zulkarnain sebab memiliki kinerja yang kurang bertanggungjawab.(S-20)
Tinggalkan Balasan