MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan hukuman berat bagi dua pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kedua terdakwa tersebut yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen, Herlin Mayaut dengan pidana 7 tahun penjara, sedangkan bendahara dana gempa, Muid Tulapessy dihukum 6 tahun penjara.

Selain pidana badan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon juga menjatuhkan hukuman bagi kedua terdakwa untuk membayar denda. Mayaut yang juga kapasitas sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD SBB dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta, subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp600 juta subsider dua tahun kurungan.

Putusan majelis hakim tersebut dibacakan dalam persidangan yang digelar secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada PN Ambon, Jumat (15/9) dipimpin ketua majelis hakim, Rahmat Selang didampingi dua hakim lainnya.

Hakim menyatakan, perbuatan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sisa Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten SBB tahun 2019 sebesar Rp1 miliar. Terdakwa Marlin Mayaut dan terdakwa Muid Tulapessy (berkas terpisah) terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diketahui, pada 26 September 2019 lalu, telah terjadi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten SBB. Kemudian dikeluarkan SK Bupati SBB tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten SBB.

Dasar SK Bupati ini kemudian diusulkan untuk mendapatkan DSP, yang akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten SBB mendapatkan bantuan DSP sebesar Rp 37.285.000.000. Dengan rincian, Dana Operasional Darurat Rp 2 miliar, Dana Tunggu Hunian Rp 798.500.000, Dana Cash For Work Rp 334.500.000, dan Dana Stimulan Pembangunan Rumah sebesar Rp 34.177.507.013.

Pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Rumah sebesar Rp 34.177.507.013 itu awalnya diperuntukan bagi 1.600 KK. Namun pada pelaksanaanya terdapat pengurangan yang disetujui untuk KK hanya sebanyak 1.317 KK. Sehingga terhadap sisa dana kurang lebih Rp 4.357.507.013 yang tersimpan di kas BPBD Kabupaten SBB.

Kemudian dalam Surat Bupati SBB kepada kepala BNPB RI dalam rangka permohonan audit bantuan DSP tahun anggaran 2019 tertanggal 12 Mei 2022, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten SBB, Marlin Mayaut, dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan Dana Operasional ke BNPB sebesar Rp 2.486.561.500.

Fatalnya, belum ada jawaban resmi dari BNPB RI atas usulan dana tersebut, Marlin Mayaut sudah lebih dulu melakukan penarikan dana di rekening kas BPBD Kabupaten SBB senilai Rp 1 miliar secara berturut-turut dalam waktu yang sangat singkat selama Oktober 2021.

Dimana, dalam proses pencairan anggaran tersebut, Marlin Mayaut dibantu oleh Bendahara BPBD Kabupaten SBB, Muid Tulapessy selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu atau BPP (berkas perkara terpisah). Dangan rincian, Rp 600 juta pada 5 Oktober 2021, Rp 200 juta pada 8 Oktober 2021 dan Rp 200 juta pada 14 Oktober 2021.

Padahal, sisa DSP sebesar Rp 4.357.507.013 ini seharusnya dikembalikan ke kas negara oleh BPBD Kabupaten SBB berdasarkan ketentuan Peraturan BNPB No. 4 tahun 2020 Pasal 9 ayat (1). Namun faktanya tidak dikembalikan. Dan saat ini sisa DSP di rekening kas BPBD Kabupaten SBB telah berkurang menjadi Rp 3.357.507.013.

Setalah uang Rp1 miliar dicarikan, ternyata usulan PPK Marlin Mayaut itu ditolak dengan Surat Sekretaris Utama BNPB Nomor: S.140/BNPB/SU/RR.01/11/2021 Tanggal 07 November 2021 perihal Tanggapan Atas Permintaan Sisa DSP Tahun Anggaran 2019 Untuk Biaya Operasional di Kabupaten SBB.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh dua pejabat di Kabupaten SBB ini dapat dijadikan efek jera bagi pejabat atau ASN lainnya agar tidak mengebiri hak Masyarakat khususnya dana bagi korban bencana alam. (*)