NAMLEA, Siwalimanews – Gara-gara tidak ada satupun anggota dewan yang dapat ditemui, HMI Cabang Namlea dan PMII Cabang Namlea, menuding 25 wakil rakyat di DPRD Buru lebih mengutamakan kepentingan proyek dari para kepentingan rakyat.

Kekesalan dan tuduhan negatif yang dialamatkan kepada wakil rakyat di DPRD Buru itu, dilontarkan para pendemo dari HMI Cabang Namlea dan PMII Cabang Namlea saat berorasi di depan pintu masuk Gedung DPRD Buru, Senin siang (01/2).

Karena kesal tidak ada satupun wakil rakyat yang datang menemui mereka, ada beberapa pengurus HMI yang masuk ke dalam gedung dan keluar dari sana membawa sound sistem.

Aksi mereka tidak hanya sampai disitu saja, tapi beberapa orang lagi turut meluapkan emosi amarah mereka dengan membanting dan merusak tong air cuci tangan di depan pintu masuk.

Semua aksi itu hanya ditonton personil kepolisian dari Polres Pulau Buru, tanpa ada yang melarang aksi berbau anarkis tersebut.

Saat masa pendemo berpindah ke Kantor Dinas Pemberdayaan Mas­yarakat Desa (PMD). Di sana mereka juga melakukan aksi coret dinding kantor dengan arang kayu.

Bahkan salah satu mahasiswa sempat memecahkan kaca dengan leluasa tanpa ditegur aparat yang mengawal jalannya demo tersebut.

Di Kantor Dinas PMD ini mereka juga tidak dapat menemui Kadis Yamin Maskat, karena pejabat ber­sangkutan tidak masuk kantor dan sedang bepergian ke Kecamatan Waplau.

Orasi silih berganti di gedung DPRD dan Kantor Dinas PMD, para pendemo ini mengecam Yamin Mas­kat yang selalu menghindar mene­mui mereka.

Salah satu pengurus HMI, Imran Barges mengungkapkan, kalau mereka sudah 13 kali berdemo di sana, baik itu di DPRD maupun di Kantor Dinas PMD.

Namun demo HMI dan PMII AZ yang menyoal pemilihan kades difi­nitif itu, konon tidak digubris para wakil rakyat dan juga Kadis PMD.

Imran dan rekan-rekan menuding, pemilihan kades sengaja ditiadakan dan diisi penjabat kepala desa guna memehuni sahwat politik penguasa di pilkada dan pilegis lalu.

Kini sahwat politik itu masih terus ingin dipertahankan dengan tidak dilaksanakannya pemilihan kades serentak di 82 desa dan hanya dilakukan di tahun ini pada 20 desa.

Ketika sebelumnya pada pendemo bertemu Sekda Moh Ilyas Bin Hamid, mereka cukup puas setelah mendapat jawaban Pilkades serentak di seluruh desa akan dituntaskan di tahun 2022 nanti. Dana untuk Pilkades di tahun 2022 nanti juga tersedia.

Karena tidak bertemu para wakil rakyat saat berdemo di gedung DPRD Buru, ada yang menumpahkan kekesalannya dengan menuduh DPRD berbohong saat ada diantara mereka yang menginformasikan kalau dana pilkada tidak ada.

Para pendemo ini mengaku pernah bertemu Ketua DPRD dan yang bersangkutan berjanji akan ada Pilkades serentak di kabupaten Buru.Tapi sampai awal tahun 2021 ini tidak satupun yang terlaksana.

Para pendemo ini meminta anggota dewan harus keluar menemui mereka. Bahkan mengancam akan memecahkan kaca gedung DPRD bila mereka tidak keluar.

Namun berdemo lebih dari satu jam di gedung wakil rakyat ini, tidak terlihat satupun anggota dewan yang muncul menemui pendemo.

Beberapa menit sebelum massa pendemo tiba, sempat terlihat ada dua mobil pimpinan dewan yang diparkir di halaman depan pintu masuk. Namun kedua mobil itu tiba-tiba dibawa pergi sopir setelah tahu akan datang massa pendemo.

Sekwan Arman Buton juga tidak datang menemui pendemo. Ia turut menghilang dari gedung wakil rakyat sebelum massa tiba.

Kehadiran massa pendemo di gedung wakil rakyat itu guna menyuarakan dua hal, pertama terkait dengan Pilkades serentak dan kedua menyuarakan aspirasi para guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2020 lalu.

Mereka hendak meminta DPRD agar melakukan fungsi kontrolnya agar sertifikasi guru ini segera dibayarkan dan Pilkades serentak harus terlaksana.

Karena diabakan para wakil rakyat dan juga sekwan DPRD, satu orator lewat pengeras suara mengatakan, kalau urusan proyek DPRD dahulukan, kalau urusan perut juga didahulukan.Tapi kalau urusan rakyat diabaikan.

Dikatakan orator ini, jika diperhadapkan dengan persoalan seperti ini, para wakil rakyat ini selalu menghindar.Jika benar, maka mereka akan melakukan kekerasan yang tidak mencederai pihak manapun.

Lalu pendemo ini mengungkapkan kalau ada wakil rakyat yang menyebut aggaran Pilkades serentak tidak ada.

Khusus menyoal tunjangan sertifikasi milik para guru tiga bulan yang belum terbayarkan, para pendemo mengaku sudah bertemu dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Abdurrahim SPD MMPD.

Di hadapan massa HMI dan PMII  kadis jujur mengakui kalau para guru belum menerima tunjangan tersebut.

Karena dana sertifikasi itu tidak lewati dinas, ia hanya mengetahui kalau uang hak para guru ini tidak diberikan karena telah habis terpakai. Namun kadis tidak tahu dipakai habis untuk apa.

“Kami minta DPRD untuk mengungkap hal ini dan jangan hanya mementingkan kepentingan proyek dan kepentingan perut mereka,”lantang satu orator. (S-31)