AMBON, Siwalimanews – Anggota DPR RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa kembali geram dengan sistem distribusi dan promosi Sumber Daya Manusia pada cabang BUMN di Maluku yang tidak memprioritaskan anak daerah.

Kekesalan HL sapaan akrab Hendrik Lewerissa ini diutarakan saat Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa, (7/6) kemarin.

Didepan Menteri BUMN Eric Tohir dan jajarannya, HL menegaskan, Kementerian BUMN harus dapat memperhatikan sistim distribusi dan promosi SDM pada setiap cabang BUMN di tingkat daerah yang dirasakan belum merata.

Sebagai contoh untuk Maluku kata HL, dari sejumlah cabang BUMN yang beroperasi, hanya terdapat satu pimpinan cabang yang merupakan anak daerah, sedangkan sisanya merupakan orang luar Maluku.

Menurutnya, ini bukan permasalahan suku isme atau daerah isme, namun berkaitan dengan aspek keadilan yang harus didapatkan oleh anak-anak daerah yang mengabdikan diri pada cabang-cabang BUMN.

“Bukan soal semangat suku isme, tetapi justru kecintaan terhadap NKRI, artinya kebijakan untuk promosi di daerah sebisa mungkin harus proporsional,” tegasnya.

Politiai Partai Gerindra ini menegaskan, ada orang daerah yang memiliki kualifikasi yang baik untuk mengisi jabatan-jabatan pada cabang BUMN, maka Kementerian BUMN tidak bisa membiarkan anak-anak daerah ini menjadi penonton dan membiarkan formasi kerja BUMN di daerah diisi oleh orang-orang dari luar.

“Kalau kita punya kepentingan untuk memperkuat NKRI, maka harus sensitif juga terhadap persoalan ini. Kalau ada 10 posisi tidak harus merata 50-50, tapi paling kurang ada tiga orang anak daerah harus duduki jabatan itu,” tandasnya.

Dirinya mempercayai manajemen rekrutmen dan sistim penempatan di BUMN menggunakan sistim yang mengutamakan kualitas pada posisi yang tepat, namun jangan lupa juga, bahwa harus ada diskresi dengan memperhatikan kondisi kebatinan anak-anak daerah. (S-20)