AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa atau yang sering disapa HL minta kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo agar di tahun 2023 nanti, semua daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Maluku, masyarakatnya sudah menikmati penerangan listrik.

Permintaan itu disampaikan HL dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dan Direktur PLN yang berlangsung di ruang rapat Komisi VI di Gedung I, Lantai I, Senayan Jakarta, tentang Pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai untuk listriki wilayah 3T yang diusulkan PLN, Senin (28/11).

Menurut HL, presentasi yang disampaikan Dirut PLN dalam rapat dengar pendapat terkait usulan PMN sebesar Rp10 triliun ini, perlu diapresiasi, namun baginya, presentasi adalah hal yang biasa, sebab hal lain yang harus disampaikan adalah eksekusi.

“Saya anggota DPR RI dari Maluku. Hari ini sudah 3 tahun 2 bulan saya bergabung di Komisi VI dan 2 tahun berturut-turut juga ketika PLN datang rapat dengan Komisi VI dan mempresentasikan kerja mereka untuk mendapatkan PMN, hal yang sama itu dibahas berkali-kali dan saya wakil dari daerah yang paling banyak 3Tnya di kawasan timur Indonesia, selain papua dan papua barat, juga menyampaikan keluhan yang sama,” tandas HL.

Pasalnya kata HL, daerah-daerah 3T di Maluku, ternyata masalahnya masih sama, dimana ada jaringan listrik, namun anehnya masyarakat disana belum menikmatinya, sebab pihak PLN hanya memasang jaringan, kemudian dibiarkan begitu saja, hingga rusak termakan alam.

“Pak dirut saya ini Wakil dari Maluku, saya hari ini baru tiba dari dapil saya, ternyata masalahnya masih tetap sama. Saya ambil contoh yang paling konkrit di Pulau Damer dan Pulau Romang, bukan tidak ada jaringan atau gardunya, disana jaringan ada, gardu ada, tapi sudah karatan, bahkan tiang-tiangnya juga sudah patah,” tegas HL.

Kalaupun belum ada investasi di daerah-daerah ini kata HL, mungkin bisa dipahami, namun dengan adanya jaringan disana, membuktikan bahwa PLN telah mengeluarkan begitu banyak anggaran untuk membangun infrastrukturnya, tapi ternyata tidak tuntas elektrifikasinya, sehingga ini namanya membuang-buang anggaran negara.

“Untuk itu saya mau minta kepada pak dirut, agar di tahun 2023, kalau keputusan politik kami di Komisi VI ini menyetujui PMN Rp10 tiliun untuk PLN, maka saya minta jangan lagi, saya sebagai wakil dari Maluku hanya dengar presentasi-presentasi yang verbal atau yang baik ditelinga, tapi ketika saya turun di lapangan, saya tidak menemukan bukti konkritnya seperti yang dipresentasikan,” tegas HL.

Untuk itu HL mengharapkan, agar PLN dapat mempertimbangkan permintaannya, sehingga di tahun 2023 daerah-daerah 3T di Maluku, terutama Damer, Romang dan beberapa daerah lain di Maluku yang jaringan listriknya ada, sudah dapat menikmati penerangan listrik.

“Semoga basudara saya di kawasan 3T di Maluku dapat segera menikmati listrik dalam waktu dekat ini,” harap HL. (S-06)