AMBON, Siwalimanews – Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting pada kisaran 20 persen.

Senebtara secara nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Kabupaten Timor Tengah Selatan prevalensi stuntingnya melebihi dua kali standar dari WHO.

“Di Indonesia kabupaten ini menduduki urutan pertama untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas,” ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (23/3)

Untuk itu kata Hasto, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa “berjuang” sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan, termasuk pelibatan semua komponen masyarakat.

Menurut data Pemkab Timor Tengah Selatan di 2020, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, baru mencapai 60,04% atau 69.602 rumah tangga, hal ini menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.

Hasto yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional mengharapkan, khusus Kabupaten Timor Tengah Selatan prevalensi kasus stunting 48,3 persen saat ini dapat menurun menjadi 43.01 persen di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan.

“Dari rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kamis (24/3) menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Presiden dan pemerintah pusat akan pengentasan persoalan stunting,”ucapnya.

Adapun program-program yang dihelat BKKBN dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan antara lain, pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, ibu hamil, penimbangan dan pengukuran tinggi balita, kunjungan ke rumah warga serta proses pembangunan program bedah rumah serta peresmian rumah pompa air.

Hasto menambahkan, masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga menjadi salah satu program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinir BKKBN. (S-21)