AMBON, Siwalimanews – Terhambatnya distribusi barang kebutuhan dari Kota Ambon ke Kabupaten Buru diprediksi akan memicu naiknya harga barang.

Hal ini diperparah dengan maraknya sweeping ke mobil truk yang dilakukan oleh pihak Polres Buru di Pelabuhan Namlea.

Para sopir truk merasa tidak nyaman dengan sweeping yang dilakukan rutin selama 2 bulan belakangan, sehingga mengadukan masalah ini ke DPRD Maluku.

Sweeping yang dilakukan aparat merugikan para sopir karena tidak sedikit barang yang rusak akibat terinjak oleh aparat ketika melakukan pemeriksaan dan sopir harus mengganti barang tersebut.

Sekretaris DPD KNPI Maluku, Almindes Syauta kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (6/9) mengaku tidak masalah dilakukan sweeping oleh aparat namun jangan menghambat kerja sopir truk.

“Kepolisian ingin melakukan pencegahan masuknya barang berbahaya maka pengawasan intensif harus dilakukan pada pintu masuk di Kota Ambon bukan dipelabuhan kecil,” kesalnya.

Ia menjelaskan apabila yang dicari adalah Merkuri atau Sianida atau barang berbahaya lainnya pintu masuk baik di pelindo maupun Kepolisian Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) atau yang ada di Galala.

“Harus memperketat barang yang masuk. Takutnya ada main mata yang dapat mengorbankan masya­rakat khususnya supir truk,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti empat sopir truk yang sampai sekarang masih ditahan di Mapolres Buru tanpa kepastian.

KNPI, lanjutnya juga akan menanyakan penahanan sopir truk ke Polda Maluku.

“Dari aspek hukum, nanti setelah ini kami ke Polda untuk memper­tanyakan penahanan truk dan sopirnya sebab ini berdampak pada nilai ekonomi, sehingga harus diperjelas oleh kepolisian,” te­gasnya.

Menurutnya jika kepolisian tidak mengubah pola sweeping yang mempersulit para supir truk maka dipastikan ketersediaan bahan pokok di pulau Buru akan mengalami masalah.

“Informasinya sudah dua hari hari ini mereka mogok, bayangkan saja kalau selama seminggu kedepan tidak ada pasokan barang yang masuk pasti akan berdampak bagi ekonomi di Buru juga,” jelasnya.

Sweeping tak Wajar

Diberitakan sebelumnya, puluhan pengemudi truk menyambangi DPRD Maluku guna melaporkan tindakan aparat kepolisian Polres Buru yang melakukan sweeping di pelabuhan Buru.

Pasalnya, tindakan sweeping yang dilakukan jajaran aparat kepolisian Polres Buru selama dua bulan berturut-turut telah menim­bulkan ketidaknyamanan para pengemudi truk yang setiap harinya beraktivitas.

“Awalnya kita menyikapi santai tindakan Polres Pulau Buru dalam melakukan sweeping namun, masuk dua bulan berkelanjutan tentunya kami merasa tidak nyaman juga,” ungkap Ketua Perwakilan Penge­mudi Truk Indonesia Wilayah Maluku, Andrey Aipassa saat mela­kukan pertemuan bersama Komisi III DPRD Maluku yang dipimpin, H Hatta Hehanusa.

Menurutnya, salah satu sasaran sweeping tersebut adalah memeriksa barang berbahaya yang berpotensi di bawah masuk ke Kabupaten Buru untuk melegalkan Gunung Botak.

Namun, tindakan yang dilakukan aparat untuk memeriksa barang muatan tidak dapat diterima dan merugikan para pengemudi yang membawa muatan.

“Bayangkan saja saat di sweeping itu mereka membongkar dan menginjak-injak barang muatan untuk mencari barang yang diang­gap ilegal. Kalau barangnya rusak maka kita yang mesti ganti, ini kan bikin susah kita juga,” tegasnya.

Aipassa menegaskan, jika polisi ingin mencegah masuknya barang berbahaya ke Pulau Buru maka mestinya gunung botak ditutup, agar tidak ada aktivitas yang ber­bahaya.

Lagipula, jika kepolisian ingin mencegah masuk barang berbahaya mestinya kepolisian memperketat barang yang masuk di pelabuhan Yos Sudarso, sebab pelabuhan tersebut menjadi pintu masuk semua barang di Maluku.

“Barang kita angkut tersebut berasal dari pelabuhan Yos Sudarso juga, pertanyaannya dimana otori­tas pelabuhan yang mengizinkan semua barang masuk tanpa ada sweeping,” kesalnya.

Aipassa pun meminta aparat penegak agar tidak mempersulit para pengemudi truk sebab, jika tindakan ini terus dilakukan maka dipastikan pasokan barang pokok ke Pulau Buru menjadi terhambat.

Sementara itu, anggota Komisi III Hatta Hehanusa berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini bersama Komisi I yang bermitra dengan aparat kepolisian.

“Ini kebutuhan yang harus kita selesaikan, jadi kita akan bicarakan dengan komisi I sebab polisi itu kan mitranya Komisi I,” jelasnya.(S-20)