AMBON, Siwalimanews – Proyek pembangunan air bersih guna membackup kebutuhan air di Rumah Sakit Daerah Kota Tual tak kunjung beres, kendati telah menghabiskan anggaran sebesar Rp12.7 miliar.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (13/4) usai melakukan kunjungan pengawasan di Kota Tual beberapa waktu lalu.

ia mengaku, Komisi III telah melakukan pengecekan secara langsung terhadap proyek air bersih yang dikerjakan oleh Balai Cipta Karya dengan sumber anggaran APBN senilai Rp12.7 miliar dan ternyata dapat dikatakan proyek tersebut tidak beres.

“Pekerjaan air bersih yang dikerjakan oleh Balai Cipta Karya dengan anggaran APBN tahun 2021 senilai Rp12.7 miliar, dan ternyata dapat dikatakan proyek tersebut tidak beres,” ungkap Afifuddin.

Afifudin mengaku, setelah dilakukan pengecekan, ternyata untuk seluruh infrastruktur pendukung memang telah tersedia seperti bak penampungan air bersih dan juga jaringan pipanisasi telah tersedia, namun keberadaan air tersebut belum jelas diperuntukkan untuk siapa.

“Kita ini bingung juga proyek itu untuk membackup rumah sakit tapi jaringan air itu juga ke masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu, bila proyek tersebut diperuntukkan membackup kebutuhan air bersih di rumah sakit tetapi sampai dengan saat ini rumah sakit daerah itu sendiri juga belum juga siap sehingga proyek tersebut tidak beres.

Lanjutnya, Komisi III juga tidak melihat secara langsung sumber air yang dijadikan proyek tersebut lantaran tidak ada penjelasan resmi dari pihak Balai Cipta Karya maupun kontraktor.

Komisi III kata Rovik juga sangat menyayangkan sikap Balai Cipta Karya yang terkesan lepas tangan, karena tidak beritikad baik untuk mendampingi pengawasan yang dilakukan komisi, sehingga berdampak pada kurangnya informasi terkait proyek air bersih dimaksud.

“Kita butuh klarifikasi tapi cipta karya juga tidak mengirimkan orang kesana, ini kan idak ada itikad baik untuk mendampingi DPRD dalam pengawasan,” kesalnya.

Politikus PPP ini, menegaskan Komisi III akan tetap memantau proyek tersebut dalam pengawasan selanjutnya, sehingga anggaran yang cukup besar itu dapat sesuai dengan peruntukannya. (S-20)