AMBON, Siwalimanews  – Gubernur Maluku, Murad Ismail meminta, DPRD untuk turut bersama-sama membantu Pemprov Maluku mengawasi rekruitmen tenaga kerja di Blok Masela.

“Nanti kita minta anggota DPRD awasilah,” jelas gubernur dihada­pan sidang paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi penetapan Ranperda tentang perubahan APBD Maluku tahun anggaran 2019, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Maluku, Sabtu (14/9).

Gubernur mengaku, telah melakukan pertemuan dengan Inpex dan juga menteri ESDM Ignasuin Jonan terkait penyiapan tenaga kerja di Blok Masela yang membutuhkan sekitar 30.000 pekerja, serta pembangunan infrastruktur.

“Ini luar biasa besar nilai investasinya, dan pemerintah Indonesia baru pernah tangani proyek sebesar ini. Olehnya perlu pengawasan bersama dengan DPRD dalam penyiapan tenaga kerja,” kata gubernur.

Terkait dengan lahan, gubernur mengatakan, INPEX mengharap­kan di 2022 pembebasan lahan dan amdal selesai. Ia menjamin,   tahun 2020 Inpex sudah bisa mengerjakan infrastruktur.

“Kita potong dua tahun ini. Kalau 2022 mereka kerja infrastruk­tur berarti 2027  baru bisa produk­si. Kalau sudah potong dua tahun maka produksi blok Masela bisa dilakukan tahun 2025,” terang gubernur.

Terkait dengan itu, ia mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Kepulauan Tanim­bar, Petrus Fatlolon terkait dengan lahan yang akan digunakan nanti.

“Saya sudah panggil Bupati KKT dan bupati bilang 2020 sudah siap, mereka bisa bangun, kan cuma pembebasan lahan dan amdalnya, amdalnya kita lakukan kajian bersama dengan tim dari Universitas Pattimura,” tandasnya. (S-39)