DOBO, Siwalimanews – Kekerasan terhadap pe­rem­puan dan anak menjadi perhatian serius Pemkab Ke­pulauan Aru dengan berba­gai upaya meminimalisir ter­jadinya kejadian tersebut.

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Aru, Muin sogalrey kepada wartawan, Kamis (16/3) disela-sela kegiatan Forum OPD se-Maluku di gedung Sita Kena, Dobo.

Kegiatan Forum OPD se-Maluku selama dua hari sejak tanggal 16-17 Maret 2023 di Dobo dengan me­ngusung tema, Peningkatan Im­plementasi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Maluku.

Kegiatan ini diikuti 6 kabupaten/kota yakni, Kabupaten MBD, KKT, Malra, Kota Tual, Bursel dan Kabupaten Aru sebagai tuan rumah 2023 ini.

Menurut Sogalrey, kepercayaan Gubernur Maluku untuk menye­lenggarakan kegiatan forum OPD di Kabupaten Aru, merupakan sebuah kebanggaan bagi instansi OPD terkait demi mengatasi keke­rasan terhadap perempuan dan hak anak.

Baca Juga: Empat Bulan Honorer RS Haulussy tak Terima Gaji

Pasalnya untuk anak-anak sebagai generasi bangsa, harus mendapat perhatian dari para orang tua dan instansi terkait demi menekan tingkat kekerasan terhadap pe­rempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Aru ini.

“Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, harus mendapat perhatian dari orang tua dan instansi terkair serta berbagai pihak. Saya akui, memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kami yakin, secara perlahan dan terus-menerus disosialisasikan, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aru akan menurut, Saya yakin itu,” tegas Sogalrey.

Di tempat yang sama, Kadis P3A Promal, Halimah T. Soamole menambahkan, dari informasi 11 kabupaten/kota se-Maluku, ting­ginya tingkat kekerasan perempuan dan anak salah satu faktor tingkat perekonomian keluarga dan rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak.

“Terhadap itulah, berbagai masukan dari kabupaten/kota se-Maluku mengenai tingkat kekerasan perempuan dan anak menjadi perhatian penting Dinas P3A Maluku hingga kabupaten/kota.

Untuk itu, forum OPD ini perlu kami lakukan demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku.

Ditambahkan, data kekerasan yang diterima Dinas P3A Maluku dari Dinas P3A kabupaten/kota se-Maluku, ada sejumlah rekomendasi yang diangkat kemudian disam­paikan ke Kementerian dan diim­plementasikan dalam forum OPD se-Maluku.

Selain kekerasan terhadap pe­rempuan dan hak anak, ada juga masalah gender menjadi perhatian kami, dengan memberikan bantuan ke keluarga-keluarga yang memang butuh diperhatikan.

“Ini semua demi meningkatkan perekonomian keluarga, dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi keluarga di masyarakat,” tuturnya. (S-11)