AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku mendapat keca­man keras dari Fraksi Gerindra DPRD Maluku dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Guber­nur Maluku tahun 2021 Senin (29/8).

Fraksi Gerindra me­nilai pinjaman sebesar Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infra­struktur (SMI)  tidak da­pat menjawab berba­gai macam persolaan terutama  pemulihan ekonomi di Maluku.

Ketua Fraksi Partai Gerin­dra DPRD Maluku, Andi Mu­n­­aswir dalam rangka pe­nyam­paian kata akhir fraksi ter­hadap Laporan Pertanggung­jawaban Gubernur Maluku tahun 2021 mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam program pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur ternyata oleh pemerin­tah pusat ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal diharapakan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.

Namun, sayangnya pinjaman dana dengan nilai fantastis tersebut tidak berdampak terhadap pemuli­han ekonomi nasional di Maluku. Hal ini dikarenakan, pengunaan pinjaman dana SMI tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Maluku, ak­hirnya program-program yang direa­lisasikan juga tidak mampu menjadi solusi.

Menurut Gerindra, penggunaan pinjaman dana SMI tidak melalui mekanisme perencanaan yang baik, sehingga penempatan program-program yang direalisasikan tidak mampu menjadi solusi pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, kehadiran dana ratusan milyar itu juga tidak menjadi solusi dalam mengatasi keterisola­sian daerah-daerah di Maluku dari sektor infrastruktur jalan, sebab sampai dengan saat ini masih ba­nyak daerah-daerah yang terisolasi.

“Khususnya di daerah pegunu­ngan, sampai saat ini belum mera­sakan pembangunan dari adanya pinjaman dana 700 miliaran oleh Gubernur, Murad Ismail dengan jajarannya tersebut. Karena itu, Gerindra berharap Pemerintah Pro­vinsi Maluku harus mengutamakan proses perencanaan yang matang dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tandas Munaswir.

Kekesalam Munswir jelas mem­buktikan kalau peminjaman dana tersebut tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD Provinsi Maluku.

Untuk diketahui, rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam ra­ngka penyampaian kata akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungja­wa­ban Gubernur Maluku tahun 2021 yang dipimpin Wakil Ketua Aziz Sangkala dan dihadiri langsung Wa­kil Gubernur Maluku Barnabas Orno.

Revitalisasi APBD

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyentil soal ketidakmampuan  Pemerintah Provinsi Maluku dalam merevitalisasi kebijakan yang berpotensi terhadap penuntasan masalah kemiskinan.

Golkar menilai pemerintah belum mampu mengeluarkan masyarakat Maluku dari lembah kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah kede­pannya harus lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini begitu sulit diperoleh masyarakat di wilayah terpencil.

“Fraksi Golkar meminta agar dita­hun mendatang pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakan yang lebih pro terhadap kemiskinan terutama pada kebijakan yang terkait dengan persolaan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias.

Golkar menilai menilai kemiskinan di Maluku hingga saat ini menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Salah satu penyebab dari tingkat ke­miskinan yang belum dapat ditu­runkan oleh Pemerintah Provinsi Ma­lu­ku dikarenakan intervensi Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 belum menunju­kan keberpihakan bagi penuntasan kemiskinan.

“Intervensi APBD yanun 2021  belum menunjukkan keberpihakan pada penuntasan kemiskinan,” kata Golkar.

Akibat dari tidak adanya in­tervensi anggaran maka beberapa daerah di Provinsi Maluku hingga saat ini masih dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim oleh BPS.

Daerah-daerah tersebut diantara­nya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru padahal dari sisi sumber daya alam sangat melimpah. (S-20)