AMBON, Siwalimanews – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Ambon Yusuf  Wally, menyesali sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) yang tek memberi insentif kepada para buruh sampah.

Diketahuinya para buruh sampah ini tak diberi insentif di tahun 2021 kata Wally, pada saat rapat  pembahasan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) milik DLHP dengan Komisi III yang digelar Jumat (27/11) kemarin.

“Dalam RKA milik DLHP itu di tahun 2021, insentif untuk buruh sampah tidak ada, ini yang buat kami dari fraksi PKS sangat sesali,” ujar Wally kepada Siwalimanews di Ambon, Sabtu (28/11)

Padahal kata Wally, pagu anggaran milik DLHP cukup besar yakni sekitar Rp 34 miliar, namun para buruh sampah tak diperhatikan, sementara program penggolaan sampah yang anggarannya cukup signifikan yakni sekitar Rp 19 miliar ada dalam pagu anggaran itu.

“Buruh sapu jalan yang berusaha buat kota ini jadi bersih sehingga dapat penghargaan Adipura, namun ternyata jasa mereka hanya dibayar sebatas kontrak per tiap minggu. Kalau insentif Bruh tak diberi pasti DLHP akan kasih alasan klasik terjadi refosucing anggaran,” ujar Wally kepada Siwalimanews di Ambon, Sabtu (28/11)

Wally yang juga anggota Komisi III ini berharap, pemkot dapat melihat dan menghargai jasa dari para buruh sampah ini untuk Kota Ambon, untuk itu janganlah menganaktirikan mereka, sebab dalam kondisi seperti ini mereka juga sangat mengharpakan insentif dari pemerintah.

“Untuk itu Fraksi PKS telah mendorong kami di komisi untuk mendesak agar para buruh sampah ini bisa menerima insentif mereka,” janji Wally. (Cr-5)