AMBON, Siwalimanews – Fraksi Golkar di DPRD Maluku mendesak, pemerintah provinsi untuk segera melakukan koordinasi dengan sejumlah daerah yang menjadi tujuan pengiriman hewan ternak asal beberapa daerah di Maluku.

Pasalnya, hewan ternak asal beberapa Kabupaten di Maluku, hingga saat ini belum dapat dikirim keluar daerah, terutama hewan milik para peternak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Kamis (2/3).

Ano menjelaskan, pasca kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium pengiriman hewan akibat penyakit mulut dan kuku yang merebak di Indonesia, masyarakat sangat terpukul.

Pasalnya, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru selama ini memasok hewan peliharaan ke Timika melalui jalur laut.

Namun, dengan adanya kebijakan yang masih tetap berlaku hingga saat ini menyebabkan hewan peliharaan tidak dapat dipasok sehingga sangat mengganggu pendapatan masyarakat.

“Kadis Perhubungan tolong ke Timika koordinasi supaya ternak peliharaan bisa dibawa ke sana karena ada ketentuan penyakit kukuh dan mulut makanya tidak bisa masuk di pelabuhan, itu masalahnya,” ujar Anos.

Saat ini kata Anos, jaringan angkutan laut perintis dari Maluku menuju Papua mulai berangsur-angsur membaik dan mestinya dapat membantu masyarakat yang berada di kabupaten dengan kategori miskin ekstrim.

Untuk itu, pemprov harus melakukan koordinasi lintas OPD termasuk dengan Dinas Perindusterian dan Perdagangan agar rakyat terbantu dengan kebijakan yang diambil.

“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah sangat terpuruk jadi kita minta pemprov untuk membantu koordinasi guna pengiriman kembali hewan peliharaan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” cetusnya.(S-20)