AMBON, Siwalimanews – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya secara tegas mempertanyakan realisasi janji peminda­han ibu kota Provinsi Maluku kedataran Pu­lau Seram, yang di­gaung­kan Murad Ismail dan Barnabas Orno saat kampa­nye pilkada 2018 lalu.

Hal ini diungkapkan langsung Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir saat meng­ikuti rapat paripurna dalam rangka penan­data­nganan nota kesepa­haman kebijakan umum ang­garan, serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Maluku tahun ang­garan 2023 yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Selasa (29/11).

Dijelaskan, sebagai partai yang mengusung pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno dalam pilkada 2018 lalu Partai Gerindra merasa kecewa sebab tahun demi tahun anggaran bahkan kebijakan demi kebijakan tetapi tidak ada realisasi terhadap janji pemindahan ibu kota provinsi.

“Fraksi Partai Gerakan Indonesia menyatakan kecewa karena tahun demi tahun anggaran, kebijakan demi kebijakan tapi tidak memuat lanjutan perencanaan pemindahan ibu kota di Pulau Seram,” tegas Munaswir.

Menurutnya, pemindahan ibu kota Provinsi Maluku masuk dalam prioritas kebijakan normal satu pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno yang telah disampaikan saat melakukan kampanye diseluruh Pulau Seram.

“Kebetulan saya yang mengikuti kampanye dari titik ke titik dipulau seram dan Wagub juga tahu itu karena sering bersama-sama,” ucap Munaswir.

Lanjutnya, karena ini adalah APBD terkahir dari masa jabatan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, maka harus ada kebijakan untuk memindahkan ibu kota yang jika tidak masuk dalam APBD 2023 maka harus masuk dalam APBD perubahan tahun 2023.

“Perubahan APBD itu kan bulan Agustus atau satu bulan sebelum gubernur Murad Ismail dan Barnabas Orno melepaskan jabatan jadi mesti direalisasikan,” cetusnya.

Karena itu, sebagai partai pengusung dan partai pendukung pemerintah serta sahabat pemerintah Fraksi Partai Gerindra mengingatkan Gubernur agar merealisasikan kebijakan prioritas tersebut.(S-20)