AMBON, Siwalimanews – Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Maluku, mendesak inspektorat untuk melakukan audit terhadap anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) pada Dinas Pendidikan dan Kbaudayaan Maluku.

Desakan itu Disampaikan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Maluku Andi Munaswir sebagai bentuk kekecewaan terhadap Dinas Pendidikan yang tak kunjung membayarkan tunjangan kinerja daerah bagi cabang dinas di seluruh kabupaten/kota.

“Kita desak diaudit oleh Inspektorat ataupun BPKP anggaran TKD cabang dinas pendidikan, jika anggaran tersebut tersedia, tapi Dinas Pendidikan tidak membayarkannya,” ucap Munaswir kepada Siwalimanews di Ambon, Sabtu (7/8).

Menurutnya, tunjangan kinerja daerah pada Dinas Dendidikan di 11 kabupaten/kota sampai saat ini belum dibayarkan. Padahal dinas telah menjanjikan akan dibayarkan di tahun 2020 lalu, namun tak kunjung tuntas.

Janji pembayaran ini juga digaungkan dinas sebelum lebaran lalu tapi, itu pun tidak dibayarkan.

“Jadi dinas menjanjikan di tahun 2020 namun  belum dibayar, bulan puasa juga dijanjikan tapi belum dibayarkan juga,” ungkap Munaswir.

Munaswir yang juga anggota Komisi IV ini lantas mempertanyakan keberadaan alokasi anggaran daerah untuk pembayaran TKD kepada seluruh cabang dinas pendidikan terhitung sejak tahun 2017 diambil alih oleh Pemda Maluku.

“Ini sejak tahun 2017 telah dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, sehingga terdapat TKD, tapi tidak dibayar. Jadi sebentar uangnya ada atau tidak, kalau tidak ada maka harus dianggarkan, tetapi jika ada uangnya dikemanakan,” tanya Munaswir.

Karena itu, Munaswir mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan persoalan pembayaran TKD kepada seluruh cabang dinas di 11 kabupaten/kota. (S-50)