AMBON, Siwalimanews – Tiga Raja atau Kepala Pemerin­tahan Negeri (KPN) dan satu Pen­jabat KPN di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah siap menjaga keamanan dan keter­tiban masyarakat khusus di Seme­nanjung Tanjung Sial menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Tiga KPN tersebut masing Raja Asilulu, Moh R Fahlefi Ely; Raja Larike, Haves Lauseps; Raja Waka­sihu, Acmad Polanunu dan Penjabat Raja Ureng, Arifin Miapele.

Pernyataan siap menjaga Kam­tibmas ini disampaikan empat raja dan petuanan di Semenanjung  Tanjung Sial dalam kegiatan Buka Puasa Bersama untuk menjalin silahturahmi dengan prioritas Kamtibmas Menjelang Pemilu 2024, yang berlangsung di Rumah Raja Negeri Asilulu, Senin (10/4).

Raja Asilulu, Moh R Fahlefi Ely mengatakan, prinsipnya sebagai Raja maupun sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Asilulu, pihaknya bersama masyarakat sudah menyatakan siap menjaga Kamtibmas menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang.

“Kami sudah bersepakat bersama untuk tetap menjaga Kamtibmas baik di Pemilihan Legislatif, Pemi­lihan Presiden maupun Kepala Daerah nan­tinya, karena masya­rakat berkeinginan agar bisa hidup dalam kondisi yang aman dan damai,” tandas Ely.

Baca Juga: Geram Nazaruddin, Dewan Janji Kawal Intensif Nakes

Hal senada diungkapkan Raja Larike, Haves Lauseps.

Ia  mengatakan, pihaknya tentu akan mendukung aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

“Masyarakat kami tidak akan membuat anarkis sepanjang hak ulhayat kami tidak dirampas, kami akan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kami,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat ini hanya menjadi korban sehingga sebagai korban, masyarakat ini tidak mau diadu domba lagi sehingga komitmen masyarakat untuk tetap menjaga kamtibmas  agar tidak mudah diprovokasi.

“Sebagai anak adat, membela tanah air, membela hak ulhayat bukan hanya kewajiban seorang raja saja namun itu adalah kewajiban seluruh warga Indonesia khususnya seluruh anak adat di negeri masing-masing,” ujarnya.

Secara pribadi, kata Lauseps, tidak pernah mempertanyakan maupun mempersoalkan asal usul maupun identitas dari manapun, silahkan tinggal di wilayah ini asalkan tidak pernah mengklaim daerah ini adalah wilayah kalian.

“Ini simple, silahkan dari Jakarta tinggal, dari Buton, Makasar, dari SBB, dari Tenggara tinggal, silahkan tinggal disana, hidup rukun, saling sayang menyayangi. Namun yang penting jangan mengklaim ini tanah kalian. Itu salah,” tandasnya.

Oleh sebab itu, Leuseps meng­himbau agar masyarakat tetap tenang dan jangan membuat anarkis. Proses Pemilu harus berjalan denga naman dan damai sehingga ma­syarakat harus menjaga Kamtibmas namun yang tertenting masyarakat tidak lagi dikorbankan karena adanya kepentingan tertentu.

Selain itu, Raja Wakasihu, Acmad Polanunu mengatakan, persoalan di Semenanjung Tanjung Sial seha­rusnya dibicarakan bersama baik dengan Bawaslu, KPU beserta pihak keamanan untuk membahas proses pemilihan umum karena  masalah di Semenanjung Tanjung Sial ini selalu menjadi  kisruh dan rawan saat Pemilu.

“Selama ini di Semenanjung Tanjung Sial selalu ada kisruh menje­lang Pemilu karena pada satu wilayah itu ada TPS dari Kabupaten Maluku Tengah dan TPS dari Kabupaten SBB. Dan tentunya sebagai wilayah yang masuk dalam petuanan Kabupaten Malteng ini kami berkehendaki untuk hanya ada satu TPS yaitu TPS dari Kabupaten Maluku Tengah karena wilayah di Semenanjung Tanjung Sial itu masuk dalam Kabupaten Maluku Tengah,” ujarnya.

Tentunya, kata Polanunu, pihak­nya selalu berkehendaki agar kondisi menjelang dan saat Pemilu itu harus aman dan damai.

“Kami tidak berkehendaki adanya anarkis justru kami ingin kondisinya tetap aman dan damai. Masyarakat kami harus hidup dengan aman sehingga kami akan tetap siap menjaga Kamtibmas,” tandasnya.

Penjabat Raja Ureng, Arifin Mia­pele mengatakan, pihaknya tetap mengklaim jika Dusun Tihulessy yang berada di Semenanjung Tanjung Sial itu tetap masuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah namun yang terjadi selalu ada klaim dari Kabupaten SBB jika dusun itu juga masuk wilayah Kabupaten SBB.

“Hal ini nampak pada proses Pemilu sehingga dibuatkan dua TPS yang berbeda baik dari Kabupaten SBB tetapi dari Kabupaten Malteng sehingga tentunya akan memicu kerawanan di dusun ini, namun kami masyarakat sudah bersepakat untuk tetap menjaga Kamtibas menjelang Pemilu sehingga masyarakat akan hidup dalam kondisi yang akan dan damai,” tegas Miapele.

Turut hadir, Saniri Negeri, Kepala-kepala dusun, Tokoh Pemuda, dan tokoh masyarakat dari empat Negeri di Semenanjung Tanjung Sial.  (S-08)