AMBON, Siwalimanews –  DPRD Provinsi Maluku menemukan sejumlah ma­sa­lah yang dihadapi tena­ga non ASN atau honorer pada pelak­sana seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (20/1) merespon begitu banyak tenaga non ASN yang belum diangkat menjadi P3K.

Benhur mengatakan, seleksi P3K yang dilakukan selama ini tetap saja masih banyak sekali problem di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Memang persoalan seleksi P3K ini masih meninggalkan sejumlah program, dan kemarin kita sudah sampai­kan ke Kemenpan-RB untuk diper­hatikan secara baik,” ungkap Benhur.

Beberapa masalah krusial yang terjadi diantaranya, tidak semua tenaga non ASN yang dimasukan dalam data base BKN.

Selain itu persebaran formasi yang disediakan juga masih menjadi masalah, sebab terdapat kelebihan pada formasi tertentu tetapi juga formasi yang kosong karena kurangnya peminat.

“Memang harus ada kebijakan afirmasi sebab ada kelebihan formasi di satu bagian, tetapi ada juga formasi kosong, formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan,” bebernya.

Benhur pun meminta seluruh tenaga non ASN untuk serius mengikuti seleksi P3K tahap II yang sedang dibuka saat ini, sehingga dapat diangkat menjadi P3K.

“Pendaftaran diperpanjang hingga 20 Januari 2025 hari ini. Jadi semua honorer harus serius agar dapat diangkat menjadi P3K,” tegas Benhur. (S-20)