AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi IV mempertanyakan konsistensi pemerintah provinsi terhadap janji mengevaluasi Direktur RSUD dr M Haulussy, Nasaruddin.

Pasalnya, sikap pemprov patut dipertanyakan dan disayangkan, sebab masih mempertahankan Nazarudin sebagai direktur. Padahal dari segi kemampuan Nazaruddin tidak memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola rumah sakit.

“Masalah di RS Haulussy memang ada, tetapi kedatangan yang bersangkutan justru menambah masalah baru dan tidak kunjung diselesaikan. Saya sudah bilang dari awal harus diganti direkturnya, ko tidak diganti-ganti. Sekda sudah bilang nanti dievaluasi, tapi hasil evaluasi seperti apa kita tidak tahu. Sudah tidak diganti, juga tidak ada pernyataan soal masalahnya,” kesal Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (19/12).

Publik kata Rovik, saat ini terus mempertanyakan alasan Direktur RSUD tidak bisa diganti-ganti, padahal DPRD secara kelembagaan berulang kali telah mendesak untuk segera diganti.

Jika pemprov ingin semua persoalan tenaga kesehatan tuntas, maka harus menggantikan Nazarudin dan membayar semua hak nakes, sebelum memasuki Natal dan Tahun Baru.

“Sebagai pemerintahan dan kepala daerah saya merasa malu kalau masalah seperti ini tidak diselesaikan. Kalau memang Inspektorat sudah tidak bisa audit RS, maka aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan harus memeriksa masalah ini,” tegas Rovik.(S-20)