AMBON, Siwalimanews – DPRD dan Pemprov Maluku mem­bahas sejumlah masalah, salah satunya soal penurunan angka kemiskinan.

DPRD Maluku dipimpin Lucky Wattimury didampingi Wakil Ketua I Richard Rahakbauw, Wakil Ketua II Melkianus Sairdekut, Wakil Ketua III Aziz Sangkala, dan ketua-ketua fraksi.

Kedatangan pimpinan DPRD ini awal­nya direncanakan melakukan perte­muan dengan Gubernur Murad Ismail, namun karena gubernur sedang berada di luar daerah, akhirnya diterima oleh Sekda Maluku, Karsul Selang dan pe­laksana tugas Kepala Bappeda, Djala­ludin Salampessy di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/3).

Ketua DPRD Maluku, Lucky Watti­mury usai pertemuan kepada wartawan me­ngaku menyampaikan persoalan program pengentasan kemiskinan.

“Pak gubernur sedang tugas, sekda dan Kepala Bappeda sudah ketemu kami, ada banyak hal yang kita kon­sultasikan dalam pertemuan itu,” ujar Wattimury.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang disampaikan dalam rapat itu, namun yang paling utama adalah pe­nyusunan program untuk mengen­taskan kemiskinan.

“Yang utama adalah bagaimana berbagai kebijakan yang bisa diarahkan untuk menuntaskan kemiskinan lewat program,” kata Wattimury.

Didalam Mursyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nanti, harus diarahkan dalam program peme­rintah bagaimana cara mengentaskan kemiskinan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

“Jadi penyusunan program peme­rintah daerah juga diarahkan agar sejalan dengan lima kebijakan nasional yakni, percepatan infrastruktur, per­kem­bangan sektor ekonomi potensial, perkembangan sektor industri, pe­ng­embangan sektor pertanian dan pengembangan sektor pariwisata,” terangnya.

Selain itu juga yang dibicarakan dalam rapat adalah, terkait dengan hasil pengawasan DPRD beberapa waktu lalu disejumlah kabupaten/kota di Maluku seperti, masalah CV. Sumber Berkat Makmur melakukan aktivitas pengam­bilan kayu di Negeri Sabuai, persoalan lain termasuk persiapan penyusunan APBD 2021.

Berikutnya, kata Wattimury, terkait penyusuanan APBD 2021 serta me­mastikan lokasi penyelenggaraan musrembang provinsi.

“Kita ingin memastikan tempat pelaksanan musrembang, hal apa saja yang akan di persiapkan dan memper­hatikan berbagai kebijakan yang bisa diarahkan untuk menuntaskan kemis­kinan, seperti yang arahkan dalam kebijakan nasional tadi,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, apa yang disampaikan pimpinan DPRD akan disampaikan ke gubernur.

“Mulai dari hasil pengawasan, persiapan pemprov menghadapi Blok Masela, terkait dengan Sabuai nanti kita sampaikan ke pak gubernur,” ujarnya singkat. (S-39)