AMBON, Siwalimanews – Bentrok antar warga sudah sering terjadi dan akan sering terjadi apabila pemerintah daerah tidak proaktif dalam melakukan pencegahan.

Selama ini yang terlihat nanti kalau masalah sudah terjadi baru kita mulai reaktif, makanya, jangan heran kalo konflik antar warga tidak tersulut,” kata Anggota komisi I DPRD Provinsi Maluku, F. Alimudin Kolatlena Alimudin kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (19/10).

Pola penanganan konflik selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI maupun Polri kelihatannya masih bersifat reaktif. Artinya penangangan dilakukan setelah terjadinya konflik barulah dilakukan akibatnya tidak efektif menyelesaikan masalah.

“Jika pemerintah daerah secara proaktif melakukan pencegahan maka tidak mungkin terjadi bentrok seperti yang diterjadi jadi di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual serta daerah lain di Maluku,” ingatnya.

Kalaupun pemerintah, TNI dan Polri mengklaim telah melakukan upaya proaktif maka kesimpulannya tindakan yang dilakukan belum optimal.

Ia mengaku, buktinya meskipun negara melalui institusi resmi telah berupaya tetapi konflik masih saja terjadi dalam kurun waktu yang tidak begitu lama.

“Memang sejarah Maluku adalah sejarah perang, tidak terkecuali, Malteng, Malra dan Kota Tual tapi di era modern saat ini, konflik tidak semestinya langsung cepat, sebab negara ini memiliki institusi-institusi resmi bahkan pranata adat tiap daerah yang kuat,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemda, TNI/Polri untuk lebih proaktif untuk mencegah potensi konflik dengan menggandeng tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.(S-20)