AMBON, Siwalimanews –  Komisi II DPRD Kota Ambon meminta, Pemkot transparan dalam melaksanakan lelang jabatan Dirut PDAM.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jefry Taihuttu meng­apresiasi langkah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang akan melakukan lelang jaba­-tan  tetapi proses itu ia meminta agar dilakukan secara transparan.

Kata Taihuttu, jabatan tersebut sudah lama disandang sehingga keinginan walikota untuk melaku­kan lelang jabatan Dirut PDAM harus diapresiasi, dan didorong agar secepatnya dilakukan.

Dikatakan, pergantian Dirut PDAM Kota Ambon bukan dilihat dari learship ,tangkas manejemen, namun juga harus mengetahui aspek teknis.

Ia mengakui, kepemimpinan Plt Dirut PDAM, Apong Tetelepta sudah sangat lama, sehingga ketika digantipun harus pejabat yang paham betul soal PDAM.

Baca Juga: Pattiwael Janji Siap Tegakan Hukum

Lelang Jabatan

Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy mengatakan, lelang jabatan Direktur PDAM Kota Ambon akan segera dilakukan.

Apong Tetelepta sebagai pelaksana tugas Direktur PDAM memang jabatan ini cukup lama. ia juga merangkap sebagai Kepala PT Dream Sukses Airindo (DSA) Ambon.

Walikota menjelaskan, dirinya telah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Benny Selanno untuk menyiapkan mekanisme lelang jabatan Direktur PDAM. “Saya sudah bilang kepada Kepala BKD untuk siapkan mekanisme lelang jabatan untuk itu,” ujar walikota kepada wartawan di Ambon, Kamis (27/2).

Direktur PDAM Ambon hingga saat ini masih dihabat oleh Apong Tetelelpta, bahkan yang bersang­kutan juga merangkap sebagai Dirut PT DSA. Ambon.

Walikota mengakui, lelang jabatan PDAM baru dilakukan sekarang, karena banyak hutang yang hasrus diselesaikan.

Walikota menegaskan, dirinya telah berkoordinasi dengan BKD dan bagian hukum untuk menyiapkan aturan guna proses lelang jabatan.

“Ini sudah selesai, kita akan berproses untuk pembentukan rekruitmen manejemen baru sambil menunggu perda untuk itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kemarin saya sudah rapat koordinasi, hari ini juga untuk BKD dan bagian Hukum siapkan aturannya untuk itu,” paparnya. (Mg-6)