AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku memin­ta KPU dan Bawaslu me­ngantisipasi klaster Covid-19 Pilkada meng­hadapi pesta demokrasi 9 De­sember 2020 men­datang.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mene­gas­kan, dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pilkada oleh sebelas bakal pasangan calon di 4 kabupaten di Maluku sangat mengkha­watirkan.

“Kalau kita lihat saat pen­­daftaran bakal pasa­ngan calon sangat mengkha­watirkan,” ungkap Wattimury.

Dikatakan, kondisi keramaian yang terjadi saat pendaftaran, me­mang tidak dapat dipungkiri, sebab hal itu merupakan sikap antusias­me masyarakat dalam menyambut pilkada dengan luar biasa, sehi­ngga aparat keamanan juga meng­alami kewalahan untuk mengatasi keramaian dimaksud.

Akan tetapi, kondisi ini tidak boleh memandang dengan sebelah mata seolah-olah ini diluar kewe­nangan penyelenggaraan, sebab yang ditakutkan kemungkinan sangat besar pilkada menjadi klas­ter baru penyebaran Covid-19.

“Belajar dari pengalaman kasus-kasus yang terjadi dibeberapa tem­pat dimana kurang lebih 49 bakal calon kepala yang terkena Covid-19, maka hal ini harus diantisipasi dan diwaspadai di Maluku.

Wattimury menghimbau kepada KPU Maluku untuk segera ber­koor­dinasi dengan KPU 4 kabupaten bersama Bawaslu, agar tahapan pilkada yang dilakukan kedepan tidak lagi menghadirkan orang dalam jumlah yang banyak.

“Saya menghimbau kepada KPU Maluku untuk berkoordinasi dengan KPU kabupaten untuk bersama Bawaslu, agar tahapan pilkada yang dilakukan tidak lagi menghadirkan orang yang ba­nyak,” tuturnya.

Jika tahapan selanjutnya tidak ditata dengan baik, kata Wattimury, maka yang ditakutkan pilkada dapat menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona bisa saja terjadi, sebab interaksi masyarakat yang­ begitu banyak tanpa mem­perhatikan protokol kesehatan.

Terkait dengan protokol kese­hatan, Wattimury juga mendorong agar ada standar protokol kesehatan yang diperketat dalam rangka pelaksanaan tahapan pilkada kedepannya.

Ia juga meminta kepada partai politik dan bakal pasangan calon untuk tetap memperhatikan proto­kol kesehatan dalam setiap taha­pan pilkada, sehingga dapat mem­bantu pemerintah daerah dalam memotong mata rantai penyebaran Covid-19 di Maluku.(Cr-2).