Kepala BKN: ASN Terlibat Politik Ditindak Tegas

AMBON, Siwalimanews – Kepala Badan Kepega­waian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegas­kan akan memberikan sank­si tegas bagi ASN di Ma­luku yang terlibat politik praktis.

Hal ini ditegaskan Bima mengingat empat kabupa­ten di Maluku akan menye­lenggarakan pilkada seren­tak pada September menda­tang, yaitu Kabupaten SBT, Kabupaten Aru, Ka­bu­paten MBD dan Kabu­paten Buru Selatan.

“Saya ingatkan aparatur harus netral karena kedu­du­kan ASN dalam pemilu sudah diatur dengan per­undang-undangan,’’ tandas Bima, saat pertemuan dengan sekda, kepala kepegawaian se-Ma­luku dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku, Jumat (21/2) Lantai VII Kantor Gubernur.

Bima mengingatkan ASN tidak memihak kepada calon kepala dae­rah dan ikut berkampanye. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang tak taat aturan.

“Kita sebelumya sudah memberi­kan sanksi kepada ASN yang terlibat politik, tetapi sanksi turunkan pang­kat, belum sampai dipecat,’’ ujarnya.

Bima yang juga datang untuk me­man­tau proses seleksi CPNS ini, me­ngaku tingkat kelulusan seleksi kom­petensi dasar (SKD) di lingkup Pem­prov Maluku 2019 mencapai 27 persen.

“Posisi Maluku jauh lebih baik di­bandingkan dengan Provinsi Malu­ku Utara, 17 persen dan kementerian lembaga 80-90 persen,” kata Bima.

Dengan minimnya peserta yang tidak lolos passing grade SKD, membuat sejumlah formasi kosong.

“Kita lihat hasil kelulusan SKD jauh dibandingkan tahun kemarin, namun bagi jabatan yang belum terisi belum ada kebijakan apapun, kita masih konsentrasi untuk pelaksa­naan SKD karena belum selesai,” kata Bima.

Setelah itu, akan dievaluasi. Jika kekosongan jabatan bersifat masif dimungkinkan ada kebijakan.

“Jadi akan dilihat secara nasional, apakah kekosongannya masif atau tidak. Kalau masif mungkin akan ada intervensi kebijakan lagi, tapi kalau tidak mungkin kita akan coba untuk penerimaan CPNS 2020 di bulan September,” jelasnya.

Namun menurutnya, ada sejumlah daerah yang saat ini mengajukan permohonan ke BKN dikarenakan tingkat kelulusan yang rendah seperti Maluku Utara.

“Mereka sementara ini lagi menga­jukan apakah bisa diisi nanti setelah SKD dengan perangkingan atau menunda formasi itu untuk pene­rimaan,” ujarnya.

Bima mengaku, setelah  Kota Ambon ia akan melihat langsung SKD di Kabupaten Maluku Tengah yang sedang berlangsung. “Saya mau kesana sekarang ber­sama Kepala BKD Maluku ke sana sekaligus me­lihat sendiri pro­ses seleksi di sana,” ujarnya. (S-39)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *